Otto Hasibuan: Sekarang Demo Tidak Ada Lagi, Berarti Semua Ditangani dengan Baik
Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko), Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Indonesia, Otto Hasibuan mencatat tidak ada lagi aktivis ada demo yang bergejolak di daerah. Dia mengklaim bahwa pemerintah berhasil menangani persoalan-persoalan yang dirasa meresahkan masyarakat.
"Jadi gini, kalau ada demo itu berarti tandanya tidak selesai? Sekarang demo tidak ada lagi, artinya sudah ditangani dengan baik," kata Otto seusai Seminar Nasional di Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu (11/4).
Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai. Namun saat ini, persoalan-persoalan yang muncul berhasil diatasi dengan baik.
"Sekarang mungkin sudah beres, berarti demo tidak ada lagi. Demo terjadi karena ada saluran yang tersumbat, kalau saluran sudah terbuka, demo pasti tidak ada lagi," ungkapnya.
Komentari Kasus Aktivis KontraS
Terkait kasus Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus, Otto persoalan Andrie Yunus telah menemui titik terang dan ditangani Polisi Militer (PM). Terakhir berkas perkara sudah dilimpahkan ke Peradilan Militer.
"Sudah ada titik terangnya, sudah masuk dalam proses. Sdah ditangani oleh yang berwajib," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan atensi serius terhadap kasus Andrie Yunus. Sehingga Letjen Yudi Abrimantyo, sudah dicopot dari jabatannya sebagai kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) setelah kasus itu terungkap melibatkan empat anggotanya.
"Pak Presiden kasus itu harus diselesaikan. Bahkan KABAIS sudah diganti, pelaku sudah ditangkap. Sekarang tinggal proses hukum. Jadi saya kira bukan tidak jelas kasusnya, tentutnya diusut sampai tuntas," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas atau kampus di Semarang Raya, melakukan aksi undur diri atau walk out saat demo menuntut pencopotan Panglima TNI sekaligus revisi Undang-Undang (UU) TNI di depan kantor DPRD Jawa Tengah (Jateng), Kamis (9/4). Mereka, kecewa atas sikap anggota dewan yang terkesa enggan meneruskan aspirasi para peserta.