Operasi Modifikasi Cuaca Jabodetabek Diperpanjang, Ini Alasannya
OMC tahap pertama yang sedianya dilaksanakan pada 4-8 Maret 2025 ini diperpanjang hingga 10 Maret 2025.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) wilayah Jabodetabek hingga dua hari ke depan. OMC tahap pertama yang sedianya dilaksanakan pada 4-8 Maret 2025 ini diperpanjang hingga 10 Maret 2025.
Perpanjangan OMC ini diputuskan setelah mempertimbangkan prakiraan cuaca pada tanggal 9-10 Maret 2025 yang menunjukkan indikasi potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan yang dapat berdampak pada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, di hampir sebagian besar Pulau Jawa. Pada periode ini, angin kencang diperkirakan akan terjadi di beberapa daerah.
Dikutip dari keterangan Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, selama lima hari pelakasanaan (4-8 Maret 2025), OMC dipusatkan dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, ini telah menyelesaikan total 26 sorti dengan 50 jam 17 menit penerbangan. Adapun total bahan semai yang ditebarkan di langit Jawa Barat dan sekitarnya mencapai 22 ton Natrium Klorida (NaCl) dan 4 ton Kalsium Oksida (Cao).
"Pada tanggal 8 Maret 2025, kegiatan penerbangan dilakukan dalam enam sorti yang menyasar ke wilayah Perairan Utara Jawa Barat di sekitaran Karawang dan Cirebon serta di wilayah DAS Citarum guna mengurangai supply awan hujan yang bergerak menuju Provinsi Jawa Barat," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Minggu (9/3).
Dia menyebut, hasil OMC kemarin yang menghabiskan 6.000 Kg NaCl ini terpantau hujan dengan intensitas ringan terjadi pada wilayah utara, timur dan tengah Jawa Barat, sedangkan hujan dengan intensitas sedang mencapai 50 mm di wilayah perairan mampu didistribusikan sebelum masuk ke arah daratan Jawa Barat bagian selatan (Sukabumi).
Adapun, operasi modifikasi cuaca merupakan salah satu upaya mengurangi curah hujan yang berpotensi turun di wilayah Jabodetabek sehingga meminimalkan risiko banjir susulan, serta mempercepat proses tanggap-transisi darurat di Jabodetabek. Upaya ini merupakan komitmen Pemerintah Pusat dalam untuk mitigasi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.