Menpan RB Minta ASN yang Terjerat Kasus Narkoba Ditindak Tegas
"Kita harus mencegah, harus melawan, harus berani menentukan sikap, siapa kawan dan siapa lawan terhadap seseorang, kelompok, golongan yang nyata-nyata tidak hanya pengguna, tapi pengedar dan pemasok narkoba yang ada di masyarakat," tandasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk tak segan-segan menindak tegas ASN yang terlibat kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Karena itu, dia meminta agar gerak laku dan dinamika yang terjadi di jajaran ASN betul-betul dicermati. Jangan sampai ada yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
"ASN punya posisi strategis sebagai poros pembangunan dan penggerak birokrasi. karena itu ASN harus berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Kami meminta untuk mencermati setiap perkembangan dinamika yang terkait dalam lingkup ASN yang terpapar radikalisme, yang terpapar masalah narkoba," ujar dia, ketika menghadiri acara Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2020, Jumat (26/6).
Karena itu, dia meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kinerja ASN, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk tak segan-segan menindak ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
"Memberhentikan dengan tidak hormat bagi pengguna maupun pengedar. Termasuk harus bisa direhabilitasi," tegas dia
Dia menegaskan, narkoba sudah menjadi musuh bersama yang harus diperangi. Siapapun yang menjadi pelakunya mesti ditindak tanpa terkecuali.
"Kita harus mencegah, harus melawan, harus berani menentukan sikap, siapa kawan dan siapa lawan terhadap seseorang, kelompok, golongan yang nyata-nyata tidak hanya pengguna, tapi pengedar dan pemasok narkoba yang ada di masyarakat," tandasnya.
Baca juga:
Menpan RB Tjahjo Minta ASN Terpapar Radikalisme Tak Diberi Jabatan Penting
Pemerintah Beri Santunan Rp341 Juta untuk PNS yang Gugur Tangani Corona
Komisi II Setujui Penambahan Anggaran Kementerian PAN-RB, KASN dan BKN
DPR Minta Kemenpan-RB Tak Asal Beri Penghargaan Bebas Korupsi
Pemangkasan Eselon Jadi Syarat Kenaikan Tunjangan Kinerja