DPR Minta Kemenpan-RB Tak Asal Beri Penghargaan Bebas Korupsi
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memperhatikan betul kualitas institusi dalam pelaksanaan komitmen antikorupsi. Dengan pernyataan tersebut, Johan menyoroti penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang disampaikan Kemenpan-RB.
"WBK ini jangan hanya sekedar angka-angka saja yang kemudian, tapi di lapangan tidak mencerminkan apa yang menjadi tujuan diadakannya WBK itu," ujar dia, dalam rapat, di kompleks parlemen, Selasa (23/6).
Sebagai contoh dia menyebutkan, ada pemerintahan daerah dan lembaga yang pejabatnya malah diciduk KPK. Padahal menerima penghargaan WBK.
Meski demikian, Mantan Jubir KPK ini tidak menyebutkan secara rinci daerah dan institusi mana yang dia maksud.
"Beberapa waktu lalu tahun lalu kalau tidak salah sebuah pemerintahan daerah bahkan kementerian dapat penghargaan dari KPK kemudian minggu depan gubernurnya ditangkap," ungkap dia.
"Atau beberapa hari kemudian ada pejabat yang dapat WBK kementeriannya ditangkap KPK," imbuh dia.
Berdasarkan pengalaman tersebut, Johan menyarankan agar penilaian WBK dilakukan dengan metodologi yang benar. Sehingga ada kesesuaian antara penghargaan dan pelaksanaan komitmen antikorupsi.
"Sudah ada beberapa contoh orang dapat penghargaan bahkan KPK memberikan penghargaan terkait kinerja pencegahan yang dilakukan di kementerian atau pemerintahan daerah tetapi ironinya justru kepala daerah ditangkap."
"Artinya penilaian selama ini sekedar angka-angka saja yang tidak mencerminkan kejadian yang sebenarnya di tingkat lapangan," tandas Johan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR
KPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaSudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnya