Menko Polhukam Wiranto beri Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Menko Polhukam Wiranto beri Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Kedatangan Wiranto ke KPK juga hendak berdiskusi mengenai revitalisasi kebijakan hukum.

2016-10-07 16:46:45

LHKPN

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Kedatangan Wiranto ke KPK juga hendak berdiskusi mengenai revitalisasi kebijakan hukum.

"Kedatangan saya itu juga ingin meminta masukan mengenai pengalaman, trik-trik yang dapat untuk kami bisa kerjasamakan dalam revitalisasi hukum itu," ujar Wiranto di gedung KPK, Jumat (7/10).

Mengenai usulan KPK dalam perampasan aset para koruptor, juga diterima Wiranto sebagai salah satu usulan dalam revitalisasi hukum. Mantan ketua umum Hanura itu menganggap KPK cukup berpengalaman dalam menangani perkara hukum.

Selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto menegaskan pemerintah diwakili oleh dirinya ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum yang ada di Indonesia.
"KPK tentu sudah sarat pengalaman dengan kiat kiat pemberantasan pungli pemberantasan korupsi dan sebagainya," ujarnya.

"Kita ingin mengembalikan kepercayaan publik Indonesia terhadap hukum nasional kita," pungkasnya.

(mdk/gil)