Menhut Dorong Indonesia Jadi Motor Transisi Iklim Lewat Sektor Kehutanan
Raja Juli menegaskan bahwa Indonesia ingin mendorong pergeseran agenda iklim global.
Pemerintah Indonesia menegaskan ambisinya untuk menjadi salah satu pemimpin global dalam pengembangan solusi iklim berbasis hutan melalui penguatan tata kelola kehutanan, pembangunan pasar karbon berintegritas tinggi, serta pengembangan pembiayaan konservasi yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni dalam forum Indonesia Climate Leadership Luncheon yang digelar di Houses of Parliament, Westminster, London, sebagai bagian dari rangkaian London Climate Action Week 2026.
Forum yang diselenggarakan APPG Indonesia bekerja sama dengan Kadin Indonesia serta didukung Equatorise Advisory dan London Climate Action Week itu dihadiri anggota parlemen Inggris, perwakilan pemerintah Indonesia dan Inggris, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, organisasi internasional, hingga pemimpin pasar karbon global.
Pergeseran Agenda Iklim Global
Dalam paparannya, Raja Juli menegaskan bahwa Indonesia ingin mendorong pergeseran agenda iklim global dari tahap komitmen menuju implementasi nyata yang menghasilkan dampak terukur bagi perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi.
Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan capaian konkret dalam pengelolaan kehutanan dan pengendalian perubahan iklim. Salah satu indikatornya terlihat dari penurunan luas kebakaran hutan dan lahan yang turun dari 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025 melalui penguatan sistem pencegahan, pemantauan terpadu, pengelolaan gambut, operasi lapangan, serta penegakan hukum yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Program Perhutanan Sosial juga terus diperluas dengan memberikan akses kelola lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi kepada sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Pemerintah juga mempercepat pengakuan terhadap hutan adat sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
Fondasi Utama Pencapaian Target
Menteri Kehutanan menegaskan sektor kehutanan menjadi fondasi utama pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030 yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap emisi bersih pada akhir dekade ini.
Untuk memperkuat target tersebut, pemerintah telah memperbarui kerangka regulasi pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026 guna memberikan kepastian hukum bagi pengembangan karbon sektor kehutanan.
Dalam forum tersebut, Raja Juli juga menyampaikan langkah strategis yang dinilai menjadi tonggak baru pengembangan pasar karbon nasional.
“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO₂e. Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata,” ujar Raja Juli.
Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari kalangan investor, pelaku pasar karbon, dan mitra internasional yang hadir. Langkah Indonesia dipandang membuka peluang lebih besar bagi pengembangan investasi hijau sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok utama kredit karbon berbasis alam di tingkat global.
Selain penguatan pasar karbon, pemerintah juga memperkenalkan langkah baru dalam pembiayaan konservasi melalui pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Menyiapkan Berbagai Instrumen
Satuan tugas tersebut tengah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan seperti pembiayaan karbon, kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, wisata alam berkelanjutan, hingga skema blended finance untuk mendukung pengelolaan 57 taman nasional di Indonesia.
Raja Juli menilai Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar memperkuat kemitraan pada bidang keuangan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur pasar, tata kelola, serta inovasi pembiayaan iklim yang mampu mempercepat perlindungan alam sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Menutup pidatonya, Menteri Kehutanan menegaskan Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga mengambil peran sebagai negara yang memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.