Mendagri Desak Percepatan Program Kemensos untuk Korban Bencana
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak bupati dan wali kota untuk mempercepat pelaksanaan program Kemensos bagi korban bencana alam, menyoroti pentingnya Percepatan Program Kemensos ini.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan bupati dan wali kota di daerah terdampak bencana untuk segera menindaklanjuti program dari Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini ditujukan khusus bagi korban bencana alam, dengan penekanan pada kecepatan penanganan.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian mengingatkan pentingnya kelengkapan data calon penerima bantuan. Ia memberikan batas waktu tegas agar pemerintah daerah segera menyerahkan data yang dibutuhkan.
Tito menegaskan bahwa program bantuan sosial ini harus disikapi secara cepat, mengingat kondisi darurat yang dihadapi para korban. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan penyaluran bantuan.
Pentingnya Percepatan Data Korban Bencana
Mendagri Tito Karnavian memberikan tenggat waktu hingga Senin (26/1) yang kemudian diperpanjang sampai Senin (2/2) bagi bupati atau wali kota untuk melengkapi data calon penerima program Kemensos. Ketegasan ini disampaikan usai peresmian hunian sementara di Kayu Pasak, Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Ia tidak segan untuk mengungkap daerah mana saja yang tidak responsif dalam pengumpulan data jika batas waktu terlampaui. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan bantuan sampai kepada yang berhak secepatnya.
Percepatan pengumpulan data sangat krusial untuk memastikan tidak ada korban bencana yang terlewat dari bantuan. Data yang akurat dan lengkap menjadi dasar bagi Kemensos untuk menyalurkan berbagai jenis bantuan secara tepat sasaran.
Ragam Bantuan Kemensos untuk Korban Terdampak
Saat ini, Kemensos memiliki beberapa program bantuan yang dapat diakses oleh korban bencana alam. Program-program tersebut meliputi uang perabotan sebesar Rp3 juta, stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta, dan uang lauk pauk Rp15 ribu per orang per hari.
Diskresi atau keputusan mengenai siapa saja warga yang berhak menerima program ini berada di tangan bupati atau wali kota daerah terdampak. Mereka memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik warganya.
Sebagai contoh, warga yang rumahnya hanya rusak ringan namun lahan persawahannya hancur dapat diusulkan untuk memperoleh program stimulan ekonomi Rp5 juta. Bantuan ini dapat menjadi penopang sementara sambil menunggu revitalisasi lahan dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Selain itu, terdapat pula Program Keluarga Harapan (PKH) yang bisa diberikan dengan cepat kepada keluarga yang membutuhkan. Bupati atau wali kota diminta untuk berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah guna mempercepat proses PKH ini.
Koordinasi dan Batas Waktu Penyerahan Data
Tito Karnavian menekankan agar pemerintah daerah tidak menunggu semua data selesai terkumpul sebelum mengirimkannya ke pemerintah pusat melalui provinsi. Ia menyarankan agar data yang sudah siap segera dikirimkan, sambil terus melengkapi data selanjutnya.
Hingga saat ini, tercatat ada lima daerah yang belum menyerahkan data untuk program Kemensos, sementara 47 daerah lainnya sudah menyerahkan. Pemerintah pusat akan memfokuskan perhatian pada daerah-daerah yang belum menyerahkan data ini untuk memastikan Percepatan Program Kemensos.
Banjir bandang, tanah longsor, dan banjir yang melanda Agam, Sumatera Barat, pada Kamis (27/11/2025) menyebabkan dampak yang sangat besar. Bencana ini mengakibatkan 166 orang meninggal dunia, 36 orang hilang, 2.284 unit rumah rusak, serta 121 unit sekolah terdampak.
Kerugian akibat bencana di 16 kecamatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp6,51 triliun. Sebagai bagian dari upaya pemulihan, sebanyak 117 unit hunian sementara telah diresmikan pemakaiannya di lapangan sepak bola SDN 05 Kayu Pasak, Palembayan, pada Sabtu (24/1).
Sumber: AntaraNews