Menag Harap Hasil Pleno PBNU Jadi Solusi Atasi Perpecahan Internal Organisasi
Menteri Agama Nasaruddin Umar menaruh harapan besar pada hasil Pleno PBNU untuk meredakan ketegangan internal. Keputusan penting ini diharapkan membawa keutuhan bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan harapannya agar hasil Rapat Pleno Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat menjadi solusi efektif. Pleno tersebut diharapkan mampu mengatasi perpecahan yang saat ini terjadi di dalam tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Sebagai Wakil Rais Syuriyah PBNU, Nasaruddin Umar hadir dalam pertemuan penting tersebut di Hotel Sultan, Jakarta. Ia menyambut baik keputusan yang diambil, seraya menyatakan keyakinannya bahwa NU memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan setiap persoalan internalnya.
Rapat Pleno Syuriyah ini menghasilkan penetapan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Penunjukan ini dilakukan untuk menggantikan posisi Yahya Cholil Staquf yang sebelumnya dilengserkan berdasarkan hasil Rapat Harian Syuriyah beberapa waktu lalu.
Harapan Menag dan Kepemimpinan Baru PBNU
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan internal PBNU. Ia percaya bahwa organisasi ini memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri dan bijaksana.
“Saya datang ke sini (pleno) sebagai Wakil Rais Syuriyah PBNU dan saya bersyukur karena mudah-mudahan keputusan ini bisa menjadi solusi yang terbaik,” ujar Nasaruddin Umar, menunjukkan dukungan terhadap proses internal tersebut.
Zulfa Mustofa akan memimpin PBNU di sisa periode kepengurusan sebelumnya, yakni hingga muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026. Penunjukan ini diharapkan dapat membawa stabilitas dan fokus kembali pada program-program organisasi.
Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga berharap keutuhan ormas-ormas Islam dapat meringankan beban kebangsaan dan keumatan. Ia menekankan pentingnya persatuan, terutama bagi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di dunia.
Kontroversi di Balik Pergantian Kepemimpinan PBNU
Di sisi lain, Ketua Umum PBNU sebelumnya, Yahya Cholil Staquf, menyatakan keberatan keras terhadap Pleno Syuriyah tersebut. Ia menganggap rapat tersebut tidak sah serta melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Gus Yahya menjelaskan bahwa pleno yang sah harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah secara bersamaan. “Yang kedua tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar,” tambahnya, menyoroti ketidakabsahan prosedur yang dilakukan.
Yahya Cholil Staquf menilai Pleno Syuriyah PBNU hanyalah manuver politik, apalagi dirinya tengah melakukan transformasi organisasi. Ia menduga ada pihak-pihak yang tidak menyukai perihal transformasi yang sedang ia jalankan.
Ia menegaskan bahwa secara de facto dan de jure, dirinya tetap menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Menurutnya, apabila ingin melengserkannya, maka harus melalui mekanisme muktamar sesuai dengan AD/ART organisasi yang berlaku.
Sumber: AntaraNews