Menag: Gampang Meminta Kuota Tambahan, tetapi Siap Enggak Kita?
Nasaruddin Umar menyoroti pentingnya ketersediaan tempat bagi jemaah haji Indonesia, khususnya di Mina, Arab Saudi.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa menambah kuota jemaah haji bukanlah hal yang sulit. Namun, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum keputusan itu diambil.
"Kita akan mempersiapkan dulu segala sesuatunya. Gampang meminta kuota tambahan, tetapi siap enggak kita? Ada enggak tempat?" ujar Nasaruddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/3).
Ia menyoroti pentingnya ketersediaan tempat bagi jemaah haji Indonesia, khususnya di Mina, Arab Saudi.
"Kavling-kavling itu sudah terdata semuanya, bahkan per senti pun sudah diukur di Mina. Kalau tiba-tiba kita tambah sekian puluh ribu jemaah, mau tidur di mana? Nah, itu harus dihitung, jadi bukan sekadar menambah kuota," jelasnya.
Selain tempat, Nasaruddin menekankan bahwa aspek transportasi dan katering juga harus diperhatikan. Ia mengingatkan agar distribusi logistik tidak kacau dan tidak sampai mengganggu jemaah dari negara lain.
"Jangan sampai nanti menyerbu kemah, makanan, toilet, atau bus milik jemaah negara lain. Itu bisa jadi masalah," ungkapnya.
Peluang Kuota Tambahan dari Negara Lain
Dia juga mengungkapkan adanya peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kuota tambahan dari negara lain yang tidak menggunakan jatahnya secara penuh.
"Banyak negara yang tidak memenuhi kuotanya. Biasanya ada tawaran, mau enggak nambah?" katanya.
Namun, Nasaruddin menegaskan bahwa mengambil kuota dari negara lain juga memiliki konsekuensi. Jika Indonesia menggunakan kuota dari negara lain, maka lokasi, dapur, makanan, dan kemah jemaah akan tersebar di area yang berbeda.
"Misalnya Bangladesh tidak memakai seluruh kuotanya, otomatis kita harus ke tempat mereka, menggunakan dapur dan fasilitas mereka. Itu akan membuat konsentrasi jemaah kita terpecah," jelasnya.
Karena itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari penambahan kuota ini.
"Jika lebih banyak maslahatnya, mungkin kita pertimbangkan. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, lebih baik kita memelihara yang sudah ada," pungkasnya.