Mabes Polri: Pemilihan calon kapolri hak prerogatif presiden

Meminta masukan perihal nama-nama calon yang layak jadi kapolri pun adalah hal yang wajar dilakukan Presiden.

2016-06-07 17:05:17

Calon Kapolri

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kewenangan penuh memilih kapolri baru selain sejumlah nama yang disodorkan Kompolnas. Presiden juga bisa meminta masukan dari banyak pihak terkait calon Kapolri.

Senada dengan Pramono, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar pun mengungkapkan jika presiden berhak meminta masukan selain dari institusi Polri.

"Memang kalau kita lihat pemilihan calon kapolri dan pengangkatan hak prerogatif presiden. Lazimnya selama ini memang ada semacam minta masukan," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

Menurut Boy, meminta masukan perihal nama-nama calon yang layak jadi kapolri pun adalah hal yang wajar dilakukan Presiden. "Itu sesuatu yang wajar dari sejumlah pati dianggap tepat jadi Kapolri sesuai dengan mekanisme yang ada itu ada persetujuan DPR," jelas dia.

Mantan Kapolda Banten itu juga membenarkan bahwa selama ini baik Kompolnas atau Wanjakti selalu memberikan rekomendasi bakal calon Kapolri ke Presiden. Biasanya, nama-nama yang disodorkan merupakan perwira tinggi Polri yang berkompetensi memimpin Korps Bhayangkara.

"Jadi selama beberapa kali pergantian memberikan masukan kepada Bapak Presiden tentang calon pati di internal yang dianggap memiliki kompetensi untuk dipilih sebagai Kapolri," ungkap dia.

Kendati begitu, Boy belum mau mengungkap informasi nama-nama yang diserahkan Kompolnas ke Presiden Jokowi. Namun, dia memastikan nama-nama itu akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Belum dalam beberapa waktu ke depan akan ada cuma masalah timing waktu saja," pungkas Boy.

Dari sejumlah nama perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) atau bintang tiga muncul dua nama yang kerap disebut calon kuat dalam perebutan kursi Kapolri. Beredar nama Kepala BNN Komjen Budi Waseso dan Wakapolri Komjen Budi Gunawan yang berpeluang mengisi kursi peninggalan Badrodin yang bakal pensiun pada Juli mendatang.

Bukan hanya itu, jelang masa pensiun Badrodin, pihak DPR dari fraksi PDIP pun mulai gencar memberikan pernyataan dukungan kepada Budi Gunawan agar memimpin Polri. Jenderal bintang tiga ini dianggap layak jadi Kapolri.

Bahkan, sejumlah kader dari partai besutan Megawati Soekarnoputri itu pun kerap menyebut kasus Budi Gunawan di KPK sudah berakhir dan diputus tidak bersalah oleh pengadilan. Kendati begitu, nama Komjen Budi Waseso juga tidak kalah famor dengan Budi Gunawan.

Budi Waseso disebut-sebut perwira tinggi yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kinerjanya yang baik dan sikapnya yang tegas menjadi alasan banyak pihak mengagumi pentolan BNN tersebut, termasuk Jokowi.

(mdk/rhm)