Follow
Pimpinan Komisi III: DPR tak punya alasan tolak BG jadi Kapolri
Merdeka.com - Dalam waktu dekat Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti sudah harus pensiun. Hal tersebut karena dia akan mencapai usia 58 tahun pada Juli 2016 nanti.
Menanggapi isu pergantian Kapolri, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menegaskan, jika Presiden Jokowi memilih nama Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, DPR tidak akan menolaknya.
"Kalau Presiden mengajukan (BG), DPR tidak punya alasan untuk menolaknya," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).
Politikus Partai Demokrat tersebut juga mengungkapkan bahwa, sejauh ini Budi Gunawan tak tersangkut masalah hukum. Sedangkan masalah hukum sebelumnya sudah tuntas tak terbukti di praperadilan.
"Status hukum Budi Gunawan kan sudah clean and clear," tuturnya.
Meski begitu, dia juga mengatakan, ada banyak pesaing Budi Gunawan. Ada beberapa jenderal bintang tiga di Polri.
Beberapa di antara mereka ialah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol Syafruddin.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polisi Ungkap Kasus Gagal Ginjal Akut Terkait BPOM, Temukan Unsur Pidana
Bareskrim Polri menaikkan status hukum penanganan kasus dugaan keterlibatan pihak BPOM.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kondisi Terkini Sugapa Papua Usai Pembakaran Rumah Warga dan Penyerangan Pos TNI-Polri oleh KKB
Kapolres mengaku, aksi penyerangan disertai penembakan itu dilakukan KKB sejak Jumat (19/1) dari segala arah.
Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya
TKN Antisipasi Putusan DKPP Dijadikan Peluru Serang Legalitas Pencalonan Gibran
TKN menegaskan keputusan DKPP terkait persoalan teknis yang secara substansinya sudah tidak ada masalah.
Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca Selengkapnya
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara
DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya