Lokasi Demonstrasi BEM UI Hari ini, Dijaga Ribuan Aparat Gabungan
Awalnya, rencana aksi hanya difokuskan di area Monas dan Bundaran HI. Namun, rencana tersebut mengalami perubahan dengan menambahkan tujuan baru ke gedung DPR.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama dengan elemen mahasiswa lainnya akan melaksanakan aksi demonstrasi di beberapa lokasi di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026. Selain di kawasan Monas dan Bundaran HI, massa juga direncanakan untuk bergerak menuju Gedung DPR/MPR.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menjelaskan bahwa rencana awal aksi hanya akan difokuskan di Monas dan Bundaran HI. Namun, terdapat perubahan yang mengarahkan aksi juga ke gedung DPR/MPR.
"Awalnya Monas dan HI. Pagi tadi ada perubahan jadwal, ada tambahan di DPR/MPR," ujar Erlyn saat dihubungi pada hari Jumat.
Massa mahasiswa yang melakukan aksi di Bundaran HI direncanakan akan melanjutkan perjalanan menuju kompleks parlemen di Senayan.
"Yang dari HI akan bergeser ke DPR/MPR," tambahnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa sebanyak 4.151 personel gabungan telah disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi tersebut.
"Rinciannya, 3.651 personel Polri, serta 500 personel TNI," jelasnya dalam keterangannya pada Jumat.
Menurut Budi, Polda Metro Jaya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga pengamanan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
"Kehadiran personel di lapangan bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya," ungkap Budi.
Selain itu, pihak kepolisian juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai dinamika yang mungkin terjadi di lapangan, seperti kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas.
Budi juga mengingatkan peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang tertib. Massa diminta untuk tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, serta menghormati pengguna jalan dan warga di sekitar lokasi.
"Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif," tuturnya.
Dalam rangka mengantisipasi kemacetan, Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar kawasan Monas. Rekayasa arus kendaraan akan diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan," pungkasnya.
Tuntutan Mahasiswa
Ketua Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Albani Hilmi, memperkirakan bahwa seribu mahasiswa dari Universitas Indonesia akan berangkat ke Jakarta.
"Kami akan membawa seribu massa menuju Bundaran HI," ungkap Albani pada Jumat, 12 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa BEM UI akan bergerak setelah semua mahasiswa berkumpul, dan diperkirakan mereka sudah tiba di Jakarta sebelum salat Jumat. Setelah melaksanakan salat Jumat, BEM UI berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa guna menyampaikan berbagai tuntutan.
"Kami akan melaksanakan aksi setelah salat Jumat, karena kami menghormati teman-teman yang melaksanakan salat terlebih dahulu," jelas Albani.
BEM UI telah menyiapkan lima tuntutan, yang meliputi penghentian pemborosan anggaran APBN, penurunan harga BBM, serta penurunan harga kebutuhan pokok. Selain itu, mereka juga meminta penghentian program MBG dan Kopdes. BEM UI juga menuntut agar militerisasi di ranah sipil dihentikan.
"Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa beliau sedang dalam posisi yang salah," tegas Albani.
Dalam aksi hari ini, BEM UI mengusung tema 'Menuju Indonesia Bangkrut', yang mencerminkan pandangan mereka bahwa sektor fiskal, moneter, dan pasar modal di Indonesia tengah menghadapi ancaman krisis ekonomi.
"Kami meminta pemerintah untuk segera mengakui kesalahan tersebut dan cepat memperbaikinya," terang Albani.