Kritik RUU Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Cenderung Otoriter

Wali Kota Bima Arya melihat arah pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung otoriter. Hal itu tergambar dalam Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah.

Wali Kota Bogor Bima Arya melihat arah pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung otoriter. Hal itu tergambar dalam Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah.

Bima melihat kecenderungan yang merugikan pemerintah daerah dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja. Dia mengatakan, RUU tersebut berbahaya karena mengorbankan banyak hal.

"Saya melihat akhir-akhir ini, kecenderungan kembalinya watak otoriter itu ada. Walaupun justifikasinya untuk pembangunan yang efektif, tapi bahaya, banyak hal dikorbankan. Sebagai contoh, Omnibus Law," ujarnya di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (16/2).

Dia menyoroti usulan Mendagri berhak memecat kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional. Padahal, kata Bima, hal itu tidak selaras dengan desentralisasi yang diusung reformasi.

Bima juga menyoroti penghapusan kewajiban perusahaan mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan Amdal.

"Saya enggak tahu apakah ini kesengajaan, skenario, atau memang secara alamiah saja mengarah ke situ. Tapi pikiran-pikiran untuk mengejar investasi, pertumbuhan ekonomi, tidak boleh mengorbankan nilai-nilai demokrasi," ucapnya.

Baca juga:
RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Pemerintah Hapus Cuti Panjang Pekerja
Tak Dilibatkan Pemerintah, Buruh Curiga RUU Omnibus Law Untungkan Pekerja Asing
KSPI: Batasan Kontrak Kerja Dihapus, Buruh Terancam Kehilangan Pesangon
RUU Omnibus Law: Tenaga Kerja Asing Dapat Dipekerjakan di Jabatan Tertentu
Ada Omnibus Law, Buruh Ngaku Diintimidasi Perusahaan Agar Ambil Pensiun Dini