Komisi IV DPR minta pemerintah lebih serius tangani masalah asap
Apalagi negara tetangga sudah protes terkena dampak asap.
Komisi IV DPR meminta pemerintah menunjukkan langkah konkret untuk mengantisipasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sebab masalah kabut asap ini sudah menjadi permasalahan multidimensional, dan membawa dampak ke sejumlah sektor.
"Dengan kejadian ini pastinya sangat mengganggu dari berbagai aspek kehidupan, antara lain aspek ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan sudah masuk kepada aspek politik," kata Anggota Komisi IV dari fraksi Golkar, Firman Soebagyo, dalam pesan singkatnya, Jumat (18/9).
Firman mengatakan, kabut asap dari kebakaran hutan ini sudah menimbulkan sejumlah kerugian di dalam negeri. Bahkan telah menuai protes dari sejumlah kelompok di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Dirinya berharap agar pemerintahan Jokowi tak mengesampingkan masalah tersebut, karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu telah merugikan sedemikian banyak pihak, terutama warga di sejumlah daerah yang terkena paparan polusi udara yang sudah sangat memprihatinkan.
"Kita harus akui, negara tetangga sudah mulai risau akibat imbas dari kebakaran ini. Bahkan, sudah mulai ada gerakan Civil Society dari kedua negara itu, untuk memprovokasi masyarakat domestik maupun internasional, untuk melayangkan gugatan serta protes keras kepada PBB," ujar Firman.
"Oleh karenanya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih serius untuk mengatasi bencana kebakaran yang rutin terjadi setiap tahun ini, dan mengambil langkah cepat memproses para pelaku pembakaran, baik masyarakat maupun korporasi, serta para aktor di belakang layar yang selama ini tidak dapat tersentuh hukum," pungkasnya.
Baca juga:
Ini foto mengerikan asap kebakaran hutan Riau dari udara
Indonesia tolak bantuan Malaysia dan Singapura padamkan api
Dikepung kabut asap, Singapura tetap gelar balapan F1
Pemerintah tak pernah agendakan penanaman pohon pascakebakaran hutan
Anggota DPD: Kebakaran lahan di Riau terpelihara selama 17 tahun
Kerugian ekonomi akibat asap 2,5 kali lipat APBD Riau
Anggota DPD curiga kebakaran lahan dan hutan dijadikan proyek