Pemerintah tak pernah agendakan penanaman pohon pascakebakaran hutan

Merdeka.com - Anggota DPD RI asal Riau Intsiawati Ayus menyayangkan pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk penanaman pohon paskakebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kondisi tersebut telah terjadi sejak 17 tahun terakhir.

"Tidak satu pun agenda kerja paskakebakaran setiap pergantian pemerintahan," kata Intsiawati dalam talkshow Senator Kita di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (17/9).

Kebakaran lahan dan hutan, lanjut Intsiawati, kerap dijadikan ajang saling menyalahkan terkait siapa yang bertanggung jawab.

"Jika kita simak lagi pemerintah pusat bisa mengatakan bahwa pemerintah provinsi pemerintah daerah terlambat mengantisipasi, sedangkan pemerintah daerah bilang, ini kesalahan pemerintah pusat," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas soal penanganan kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jokowi minta laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan lainnya.

Willem mengatakan, pihaknya melaporkan jika ancaman kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap di Sumatera dan Kalimantan berangsung-angsur membaik. Upaya pemadaman baik melalui udara dan darat terus dilakukan.

"Jumlah hotspot, atau ancaman kebakaran hutan, situasi membaik, dalam artian jumlah hotspot berkurang di Kalimantan dan Sumatera. Karena upaya pemadaman dari darat dan udara, dan pencegahan kebakaran hutan baru. Peran hujan sangat signifikan, ini membuat situasi agak membaik," kata Willem di Kantor Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9).

Willem menambahkan, Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta agar menindak pelaku pembakaran lahan dan hutan. Baik itu perorangan ataupun korporasi/perusahaan.