Komisi I DPR ingatkan SBY jangan lembek hadapi Australia
"Indonesia harus tegas tapi tidak kelewatan. Harus terkontrol," ujar Hasanudin.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, berharap pemerintah mengambil sikap tegas atas penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Ia memberikan saran agar membuat nota kesepakatan yang saling menguntungkan kedua negara, apabila Australia mengakui kesalahannya.
"Indonesia harus tegas tapi tidak kelewatan. Harus terkontrol," ujar Hasanudin di Plaza Senayan, Jakarta, (12/13).
Menurut Hasanudin, apabila pemerintah berani mengambil langkah untuk memutuskan hubungan kedua negara, tentu ini akan memberi pelajaran bagi Australia. Harga diri Indonesia akan terangkat di mata dunia.
"Kalau nanti ternyata juga tidak menimbulkan efek jera, kenapa tidak. Itu kan lebih bagus untuk memberikan ruang yang sempit dan sedikit pembelajaran cukup berat kepada Australia," katanya.
Atas kasus penyadapan ini, kedua negara harus mengevaluasi kerja sama di berbagai bidang. Jika menemukan kata sepakat, maka dapat memperbaiki hubungan kedua negara.
"Kedepannya harus ada pembuatan kode etik ditandatangani oleh kepala negara. Lalu dilaksanakan, dievaluasi kalau memang ada saling menguntungkan maka di situ mungkin pelan-pelan kembali ka awal," ujarnya.
Laporan: Sukma Alam
Baca juga:
Pemerintah cuma gertak hentikan impor sapi Australia
Roy Suryo: penyadapan marak setelah Indosat dikuasai asing
Pembekuan hubungan berlaku sampai Australia pegang komitmen
Boni: Kita tuntut Australia minta maaf, bukan bela SBY
PM Australia lagi sakit, anggap rendah Indonesia