Kita Sudah Lelah Setiap Hari Ada Berita Korupsi
Pemberitaan korupsi kini terasa seperti serial film series tanpa akhir. Satu ditangkap, muncul lagi yang baru.
Kemas Ramadhan (29) seorang barista kedai kopi mengaku sudah tidak kaget jika ada berita penangkapan pejabat korup. Yang ia rasakan kini bukan lagi kemarahan, melainkan kekosongan.
“Saya pernah marah, pas kasus bansos Covid dulu. Karena itu nyakitin banget. Tapi lama-lama setiap buka media sosial, berita isinya sama. Hari ini siapa yang ketahuan, siapa yang divonis ringan. Kayak sinetron,” katanya saat cerita dengan Merdeka.com, Kamis (13/6).
Kemas bahkan pernah menutup aplikasi berita di ponselnya karena merasa jengah melihat deretan wajah pejabat yang digelandang KPK. Namun, di balik rasa bosan itu, ia merasa tak punya pilihan untuk acuh karena ada uang rakyat yang dirampas.
"Kita capek baca, tapi kita enggak bisa cuek juga. Karena itu uang pajak, uang kita. Tapi kalau tiap hari dikasih berita busuk tanpa solusi, ya gimana kita nggak muak?" ujarnya.
Jengah Marak Korupsi
Sementara, Riyan Akbar (28) menganggap konten media terlalu memanjakan publik dengan berita korupsi sebagai komoditas viral. Bukan sebagai alat edukasi atau dorongan perubahan. Riyan menilai berita korupsi kini terasa seperti hiburan gelap.
"Kayak tontonan. Lucu juga kadang, orang kaya ditangkap, rumah mewah disita, tapi besoknya ada lagi yang lebih gila. Saya jadi mikir, ini orang-orang nggak takut ditangkap ya? Apa korupsi udah kayak budaya?" ujarnya.
Namun Riyan tidak menyalahkan media sepenuhnya. Baginya, media hanya menyampaikan apa yang memang terjadi.
Yang lebih ia sesalkan adalah kurangnya kelanjutan. Banyak kasus mencuat besar, namun tenggelam tanpa penjelasan akhir.
"Berita awalnya heboh, tapi akhir ceritanya mana? Apakah uangnya kembali? Apakah dia dihukum adil? Nggak ada follow-up-nya. Itu bikin kita jadi mikir, ah, paling ujungnya damai juga," kata kurir paket ini.
Meski jengah, sebagian masyarakat masih menyimpan harapan. Seperti halnya Jafar Ali (30) yang percaya bahwa pemberitaan tetap perlu. Tapi harus dikemas dengan cara yang lebih sehat, sekaligus mendidik dan memberi jalan keluar.
Meski jenuh, Jafar tetap membaca berita soal korupsi. Hal ini adalah bentuk rasa kepeduliannya yang masih tertanam.
"Kita harus tetap tahu apa yang terjadi. Tapi saya berharap ada juga berita-berita yang ngasih kita harapan. Misalnya pejabat jujur yang berhasil, atau program antikorupsi yang efektif. Masa sih negara ini cuma isinya maling semua," ucapnya.
Di sisi lain, Jafar mengusulkan agar media mengangkat lebih banyak kisah korban dari praktik korupsi. Menurutnya, publik butuh wajah-wajah manusia yang menderita karena uang mereka disalahgunakan.
"Kasih lihat warga yang gak bisa berobat karena dana kesehatan dikorup. Biar orang tahu efek nyatanya. Jangan cuma fokus di gedung KPK atau jumpa pers," ujarnya.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Transparency International Indonesia (TII) kembali rilis hasil survei terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK), menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari total 180 negara terendah dalam skor IPK per tahun 2023.
Dengan IPK yang stagnan berada pada skor 34, sama dengan tahun 2022. Namun mengalami penurunan dari sisi rangking negara yang dari 110 pada 2022, kini menjadi 115 pada tahun 2023.
“Artinya kita berada pada kondisi stagnan secara skor, di tahun 2022 kita 34, di tahun 2023 kita 34. Ranking nya merosot 5 point. Dari yang tadinya rangking 110 menjadi rangking 115,” kata peneliti TII, Wawan Suyatmiko dalam peluncuran IPK 2023, Selasa (30/1).
Meski lembaganya tidak menjadi rangking menjadi tolak ukur, namun kata Wawan, kondisi IPK Indonesia cenderung stagnan dan mengalami penurunan. Hal itu bisa menjadi catatan koreksi akan kondisi demokrasi dan akses keadilan di Indonesia.
Sebab untuk melakukan pemberantasan korupsi, bagi sebuah negara harus dapat menjalankan demokrasi secara penuh dan menjaminkan keadilan sosial bagi semua masyarakat.
“Tetapi penting bagi kami sebagai catatan dengan skor yang stagnan ranking bisa turun, ini berarti menjadi satu pertanda buruk. Kalau kita tadi mau menuju negara demokrasi yang penuh dan akses keadilan yang mereka,” ujar Wawan.
Wawan menjelaskan kondisi turunnya IPK Indonesia dari capaian tertinggi pada 2019 dengan Skor 40, turun secara berkala sampai dengan saat ini berada pada skor 34. Sementara jika ditarik sejak survei awal tahun 1995 dengan skor 19, pertumbuhan IPK Indonesia tercatat hanya 0,7.
“Meskipun positif (ada kenaikan) artinya perlu usaha yang sangat keras kalau kita punya impian, tidak usah jauh-jauh kita mau sama dengan Malaysia atau Singapura kita butuh usaha yang sangat keras, dan kita di tahun 2022 ada pada Skor 34,” tuturnya.
Prabowo Sebut Terlalu Banyak Korupsi di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya, namun masih ada kekurangan dan tantangan. Prabowo mengungkapkan kekurangan Indonesia yakni, masih banyaknya korupsi dan penyelewengan di pemerintahan.
"Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elite bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat dan sebagai mandateris rakyat," jelas Prabowo saat upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6).
"Saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi," sambungnya.