Khofifah Optimistis Bansos Jatim Percepat Entas Kemiskinan di Mojokerto
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan optimisme bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Mojokerto senilai Rp5,008 miliar akan mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan keyakinannya bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Jatim di Kabupaten Mojokerto akan secara signifikan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Total bantuan yang digelontorkan mencapai Rp5,008 miliar, dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan sosial berbasis data terpadu di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Khofifah dalam keterangan yang diterima di Surabaya pada hari Jumat.
Khofifah menegaskan bahwa penyaluran bansos ini merupakan bagian integral dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah lintas sektoral dan spasial, yang semuanya didasarkan pada data terpadu yang akurat. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemprov Jatim dalam menangani isu kemiskinan secara komprehensif.
Lebih lanjut, Gubernur Jatim menekankan pentingnya perlindungan sosial adaptif yang harus berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kemandirian desa. Khofifah berharap agar bantuan ini dapat tepat sasaran dan tepat manfaat, memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak dan dapat digunakan sesuai kebutuhan mendesak.
Rincian Penyaluran Bansos untuk Masyarakat Mojokerto
Dari total bantuan sebesar Rp5.008.400.000, berbagai program telah disalurkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan di Mojokerto. Program Keluarga Harapan (PKH) Plus menjadi salah satu pilar utama, dengan alokasi sebesar Rp2.766.000.000 untuk 1.383 keluarga penerima manfaat. Ini menunjukkan fokus pada dukungan keluarga prasejahtera.
Selain itu, bantuan sosial juga diberikan khusus bagi penyandang disabilitas melalui program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), yang menjangkau 97 jiwa dengan total dana Rp349.200.000. Pemerintah Provinsi Jatim juga menyalurkan Kartu Indonesia Pintar Program Penanganan Kemiskinan dan Stunting (KIP PPKS) Jawara senilai Rp36.000.000 untuk 12 penerima manfaat. Tak ketinggalan, bantuan Permakaman Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia diberikan kepada 10 orang dengan total Rp45.750.000.
Dukungan juga mengalir kepada para pilar sosial Jawa Timur yang berperan penting di lapangan. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan tali asih disalurkan kepada 137 orang, meliputi sumber daya manusia (SDM) PKH Plus, Pendamping Disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana), dengan total Rp282.000.000. Gubernur Khofifah berpesan agar seluruh bantuan dimanfaatkan secara bijak dan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat kemandirian ekonomi, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
Dukungan Pemberdayaan Desa dan Ekonomi Lokal
Selain bansos reguler, upaya penguatan ekonomi masyarakat turut didorong melalui zakat produktif dari badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur. Sebanyak Rp25.000.000 disalurkan kepada 50 penerima manfaat, berfungsi sebagai stimulus penguatan usaha ekonomi masyarakat. Ini merupakan langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi dari tingkat bawah.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Jatim juga menyerahkan bantuan keuangan pemberdayaan desa melalui sejumlah perangkat daerah. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jatim, disalurkan bantuan badan usaha milik desa (BUMDesa) kepada dua desa sebesar Rp200.000.000, bantuan Desa Berdaya kepada dua desa sebesar Rp200.000.000, serta Program Jatim Puspa kepada dua desa senilai Rp349.450.000.
Dukungan finansial untuk desa juga datang dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp250.000.000, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp200.000.000, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp350.000.000. Khofifah menjelaskan bahwa bantuan keuangan yang bersifat pemberdayaan desa ini sebelumnya banyak berasal dari Dinas PMD, namun kini mendapatkan tambahan dari dinas lain.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa seluruh ikhtiar ini merupakan bagian dari upaya membangun bantalan sosial dan ekonomi yang kokoh bagi masyarakat Jawa Timur. Beliau juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu, agar secara bertahap dapat mandiri secara ekonomi.
Sumber: AntaraNews