Kerusakan Infrastruktur Pascademo Rugikan Jakarta Rp80 M, Pemerintah Pusat Beri Bantuan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut Pemprov DKI Jakarta saat ini terus menangani perbaikan sejumlah fasilitas publik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat kerugian mencapai Rp80 miliar akibat kerusakan berbagai fasilitas dan infrastruktur kota pascademonstrasi yang berujung kerusuhan pada Jumat, 29 Agustus 2025. Nilai kerugian tersebut dinilai fantastis dan menjadi sorotan publik.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut Pemprov DKI Jakarta saat ini terus menangani perbaikan sejumlah fasilitas publik, seperti halte Transjakarta, stasiun MRT, dan sarana penunjang jalan raya yang terdampak aksi unjuk rasa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta baru saja mengkaji ulang total kerugian akibat aksi unjuk rasa. Semula, kerugian ditaksir Rp55 miliar, namun jumlah itu melebihi perkiraan pihaknya.

“Dengan dua JPO tadi, ditambah beberapa CCTV di lapangan yang rusak, serta perbaikan 18 traffic light, maka total biaya kini mencapai Rp80 miliar,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/9).

Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam proses perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan.

Pramono telah menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, di Balai Kota Jakarta, pada Selasa 2 September 2025. Dalam pertemuan tersebut dibahas upaya perbaikan sejumlah fasilitas publik demi kenyamanan warga.

"Saya meminta bantuan kepada Kementerian PU, khususnya terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senen dan JPO di Polda, agar bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat," ucap Pramono.

Menteri PU RI, Dody Hanggodo, menyatakan kesiapannya untuk membantu perbaikan dua JPO yang mengalami perusakan tersebut. Ia bilang, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya berkomitmen bergotong royong memperbaiki fasilitas publik yang rusak di Jakarta.

"Dua JPO itu akan kami kerjakan secepatnya, dengan target bisa kembali fungsional dalam waktu kurang dari tujuh hari," katanya.

Dody juga menjelaskan, Kementerian PU juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum di seluruh provinsi di Indonesia yang dirusak saat demonstrasi berlangsung.

"Itu masih dalam pagu anggaran yang sudah dihitung sejak awal. Dari seluruh provinsi di Indonesia, kami menganggarkan sekitar Rp900 miliar, dan sebagian akan digunakan untuk memperbaiki dua JPO ini," katanya.