Kemendagri Telusuri Sumber Dana Liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang
Aliran dana untuk liburan tersebut akan ditelusuri secara mendalam guna memastikan tidak ada dana publik yang digunakan.
Investigasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang diketahui melakukan perjalanan ke Jepang, terus berlanjut dan kini memasuki tahap penelusuran asal-usul dana yang digunakan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri tidak hanya fokus pada izin kepergian ke luar negeri, tetapi juga menyentuh aspek keuangan.
“Masih akan dikembangkan dan 43 itu kan tadi mengait juga ke beberapa pihak yang harus kami konfirmasi lagi terkait misalnya apakah ada penggunaan uang negara di sini dan juga apakah juga ada potensi penerimaan uang dari pihak-pihak tertentu, ini kan harus dikembangkan. Jadi pemeriksaan ini menyeluruh, menyeluruh, ini yang dilakukan oleh Inspektorat," kata Bima kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).
Menurut Bima, aliran dana untuk liburan tersebut akan ditelusuri secara mendalam guna memastikan tidak ada dana publik yang digunakan.
“Itu menjadi materi dari proses yang tadi dilakukan oleh Inspektorat akan dikembangkan, gitu ya, sejauh mana, apakah ada penggunaan APBD, apakah ada hal-hal lain, itu akan didalami, nah ini materinya ada di Inspektorat semua," ujar dia.
Libatkan PPATK?
Terkait kemungkinan pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bima menyebut bahwa saat ini belum diperlukan.
"Belum, belum ini masih di Inspektorat sepenuhnya," ujarnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan yang tengah berlangsung bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara menyeluruh dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya.
"Ini bukan soal dugaan tapi Inspektorat ini menjalankan pemeriksaan secara komprehensif agar semuanya jelas, terang-benderang. Artinya, kesalahan itu harus diletakkan dalam konteks yang proporsional mana yang salah, mana yang benar, mana yang hilap misalnya itu kita harus pahami dalam konteks yang tepat untuk pembelajaran," kata Bima.
"Karena Kemendagri ini yang paling intinya adalah memberikan bimbingan supervisi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah," dia menandaskan.