Kecam respon lambat Jokowi, PPI Belanda dukung BG batal dilantik

"Kami berharap di kemudian hari Bapak Presiden tidak berlarut-larut dalam menentukan kebijakan," tulis PPI Belanda.

2015-02-21 01:32:00

Komjen Budi Gunawan

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda, mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mereka juga mendesak agar Presiden Jokowi fokus pada pemberantasan korupsi dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan atau golongan.

"Mendukung langkah Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. PPI Belanda dengan ini juga mendesak DPR untuk melakukan uji kelayakan secara obyektif guna mendapatkan calon Kapolri baru yang berintegritas dan memiliki rekam jejak bersih," demikian pernyataan sikap PPI Belanda, melalui siaran pers yang diterima, merdeka.com, Jumat (20/2).

PPI Belanda juga menyatakan kecewa dengan respon lambat Presiden dalam menangani kasus ini dan berharap di kemudian hari Presiden tidak berlarut-larut dalam menentukan kebijakan. Meski demikian, para pelajar itu juga mengaku telah mendukung langkah Presiden Joko Widodo mengangkat tiga orang Plt.

"Kecewa dengan respon lambat Presiden Jokowi dalam menangani kasus ini.Kami berharap di kemudian hari Bapak Presiden tidak berlarut-larut dalam menentukan kebijakan," tulis PPI Belanda.

Mereka juga Meminta KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani, termasuk untuk memperbaiki sangkaan terhadap Budi Gunawan. Tidak hanya itu, PPI Belanda juga Meminta Polri menyelesaikan kasus-kasus pidana dengan lebih baik dan sesuai prosedur, serta menuntaskan kasus yang disangkakan terhadap pimpinan KPK sebelumnya, yaitu Bapak Bambang Widjojanto dan Bapak Abraham Samad.

Terakhir, PPI Belanda meminta Pemerintah dan DPR untuk dapat lebih sigap dan cepat dalam memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dapat meningkatkan pemberantasan korupsi. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya konflik antar lembaga penegak hukum, sehingga perselisihan antara KPK dan Polri tidak terulang.

(mdk/eko)