Tidak melantik BG, DPR sebut Jokowi menampar muka parlemen
Merdeka.com - Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo untuk kesekian kalinya menyebut Presiden Joko Widodo telah menghina dan mencoreng muka DPR. Penghinaan tersebut dilakukan Jokowi saat memutuskan tidak melantik BG sebagai kapolri.
"Pertama dia tidak melantik calon yang dia calonkan sendiri dan sudah disetujui DPR dan sudah lulus fit and proper test," kata Bambang dalam diskusi bertajuk 'Babak Baru KPK vs Polri' di Jakarta, Sabtu (21/2).
Menurut politisi yang akrab dipanggil Bamsoet ini, penghinaan Jokowi kepada DPR bukan hanya sekali. Sikap penghinaan Presiden Jokowi terhadap DPR berikutnya, lanjut dia, yakni memunculkan calon kapolri baru, Komjen Badrodin Haiti. Selaku anggota Komisi III DPR RI, ia pun geram atas sikap Presiden Jokowi itu.
"Kemarin-kemarin bilangnya menunggu hasil sidang praperadilan. Sudah diputuskan menang praperadilan, enggak jadi dilantik malah mengajukan calon baru. BG kan sudah tidak jadi tersangka, sudah jadi orang merdeka. Jokowi menampar muka DPR dua kali. Ini contempt of parliament (menghina DPR." imbuhnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi memutuskan menyodorkan nama baru yakni Komjen Badrodin Haiti ke DPR sebagai calon Kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan.
"Yang pertama mengingat bahwa pencalonan Komjen Pol Drs Budi Gunawan SH sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, maka untuk menciptakan ketenangan dan memperhatikan kebutuhan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera dipimpin Kapolri yang definitif maka kami hari ini mengusulkan Komjen Pol Badrodin Haiti ke DPR sebagai Kapolri," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/2).
Saat ini Komjen Badrodin Haiti menjabat sebagai Plt Kapolri. Saat era Kapolri Jenderal Sutarman, Komjen Badrodin menjabat sebagai Wakapolri.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tidak terlalu mempermasalahkan sikap menteri Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya