Johan Budi pasrahkan nasibnya jadi pimpinan KPK di paripurna DPR

"Soal Perppu Plt kami menyerahkan sepenuhnya pada DPR," ujar Johan.

2015-04-24 13:23:06

Plt Pimpinan KPK

DPR akan menggelar rapat paripurna malam nanti guna membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK. Diterima atau tidaknya perppu itu, tergantung keputusan politik DPR dalam rapat paripurna nanti.

Menanggapi hal ini, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Prabowo memasrahkan sepenuhnya kepada paripurna DPR. Jika DPR tak menyetujui perppu buatan Presiden Jokowi itu, maka tiga Plt pimpinan KPK Johan Budi, Taufiequrrachman Ruki dan Indrianto Seno Adji batal jadi pimpinan KPK.

"Soal Perppu Plt kami menyerahkan sepenuhnya pada DPR," ujar Johan Budi SP saat di konfirmasi, Jumat (24/4).

Sebaliknya, jika Perppu No 1 Tahun 2015 itu disetujui untuk disahkan menjadi UU, maka tiga Plt pimpinan KPK itu sah menjadi pimpinan KPK sampai Desember 2015. "Saya siap saja melaksanakan keputusan DPR apakah menerima atau menolak Perppu," tegas Johan.

Seperti diketahui, Komisi III DPR sendiri telah menyetujui Perppu tersebut dalam pembahasannya dengan Kementerian Hukum dan HAM. Namun, dengan beberapa catatan di mana salah satunya yakni membentuk komite etik KPK secara permanen.

Menurut mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua penguatan peran penasihat KPK lebih efektif ketimbang harus membentuk komite etik KPK permanen.

"Kalau Komite Etik dianggap sebagai Kompolnas, Komisi Kejaksaan atau badan seumpama itu, menurut saya mubazir. Yang lebih efektif dari komite etik permanen, yaitu Penasihat KPK yang diberi kewenangan lebih besar daripada yang ada selama ini," kata Hehamahua saat dikonfirmasi.

Hehamahua menilai, selama ini peran penasihat KPK belum begitu signifikan. Sebab, nasihat atau pertimbangan yang disampaikan tidak mengikat pimpinan lembaga antirasuah.

"Oleh karena itu, ketentuan yang ada di UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK berkaitan dengan Penasihat perlu disempurnakan. Yakni nasihat dan pertimbangan menjadi prioritas pertimbangan bagi Pimpinan dalam mengambil putusan atau menetapkan suatu kebijakan," terangnya.

(mdk/rnd)