Pegiat antikorupsi dan akademisi tolak BG jadi Wakapolri

Merdeka.com - Para pegiat antikorupsi dan akademisi menolak pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Wakil Kepala Polri. Menurut mereka, ada sejumlah alasan mengapa BG tidak layak menjadi Wakapolri.

Sosiolog dan akademisi dari Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola mengatakan, semenjak pengusulan BG sebagai calon Kapolri, perpolitikan tanah air menjadi gaduh. Ini juga menjadi sebab awal terjadinya ketegangan antara kedua penegak hukum, yaitu KPK dan Polri.

"Kami sebagai sebagian rakyat Indonesia yang ikut milih Jokowi-JK. Salah satu goncangan kegaduhan yang cukup signifikan adalah pengusulan dan pengangkatan BG sebagai calon kapolri, sekarang dilantik sebagai wakapolri," kata Thamrin di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (22/4).

Lebih lanjut, Thamrin menambahkan, politik akan lebih menjadi gaduh dengan pengangkatan BG sebagai wakapolri. Wanjakti, menurut dia, terlihat hanya mengerucut satu nama, yaitu BG dan kemudian diputuskan oleh Kapolri Komjen Badrodin Haiti.

Presiden Jokowi, kata Thamrin, sebelumnya membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri lantaran menjadi penyebab kegaduhan politik di tanah air. Jokowi menerima pesan dari kecemasan yang dirasakan publik bila BG, yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK, dilantik.

"Akan kian terasa gesekan antara Polri dan KPK. Walau KPK katakan mereka udah terima, kami khawatir dengan dikesampingkannya pesan publik yang menolak pencalonan BG. Kami merasa kian dikerdilkannya pertimbangan kelembagaan, menafikan rasa nurani hukum. Kami prihatin akan terjadi kemerosotan kepercayaan rakyat atas lembaga penegakan hukum," jelas Thamrin.

Di tempat yang sama, pengamat politik yang juga akademisi UI, Ade Armando berpendapat, amat tidak pantas jika Wanjakti cuma mengerucutkan satu nama yaitu BG sebagai Wakapolri. Walaupun Presiden Jokowi sebelumnya telah mengatakan akan mengembalikan siapa yang akan ditunjuk sebagai Wakapolri di internal Polri.

"Kami menganggap Wanjakti dan Kapolri sebetulnya tidak pantas mengerucutkan nama ke satu orang yang jelas menurut Jokowi dia punya masalah reputasi. Sebetulnya Wanjakti dan Polri melecehkan presiden sekaligus melecehkan aspirasi publik," jelas Ade.