Jatim Peringkat 4 Nasional, Menteri PKP Minta Kepala Daerah Permudah Pengurusan Rumah Subsidi MBR
Menteri PKP Maruarar Sirait mendesak kepala daerah permudah pengurusan Rumah Subsidi MBR, menyoroti rendahnya realisasi di Jatim dan potensi besar yang belum tergarap.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendesak seluruh kepala daerah untuk mempermudah proses pengurusan rumah bersubsidi. Permintaan ini disampaikan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program rumah subsidi MBR. Maruarar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan program ini secara efektif.
Desakan tersebut disampaikan Maruarar di sela Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI bersama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) di Surabaya pada Kamis malam (16/10). Ia menyoroti realisasi rumah subsidi MBR di Jawa Timur yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain. Provinsi ini memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal.
Maruarar secara khusus menggarisbawahi bahwa Jawa Timur, dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat, baru menempati peringkat keempat nasional dalam realisasi rumah subsidi. Data menunjukkan bahwa 1,8 juta penduduk di Jawa Timur masih belum memiliki rumah. Oleh karena itu, percepatan dan kemudahan pengurusan rumah subsidi MBR menjadi sangat krusial di wilayah tersebut.
Realisasi Rumah Subsidi dan Potensi Jawa Timur
Menteri Maruarar Sirait memaparkan data realisasi rumah subsidi MBR secara nasional, yang menunjukkan disparitas signifikan antarprovinsi. "Saat ini realisasi rumah subsidi secara nasional untuk peringkat pertama masih diraih Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 45.673 unit. Kemudian peringkat kedua, Jawa Tengah dengan jumlah 17.698 unit, ketiga Sulawesi Selatan sebanyak 16.295 unit dan kemudian Provinsi Jawa Timur sebanyak 13.228 unit," ujarnya. Angka ini menjadi perhatian utama pemerintah.
Maruarar mempertanyakan rendahnya capaian Jawa Timur yang hanya 13.228 unit. Ia menambahkan, "Kenapa di Jawa Timur baru 13.228 unit padahal memiliki jumlah penduduk nomor dua terbesar setelah Jawa Barat." Kondisi ini sangat disayangkan mengingat besarnya kebutuhan akan rumah subsidi MBR di provinsi tersebut.
Selain itu, Maruarar juga mengungkapkan bahwa jumlah penduduk di Jawa Timur yang belum punya rumah mencapai 1,8 juta jiwa. "Bapak Presiden Prabowo sudah kasih rumah subsidi yang besar sekali. Sayang kalau di Jawa Timur masih nomor empat," tegasnya. Potensi pasar dan kebutuhan akan hunian layak sangat tinggi, termasuk rumah subsidi MBR, sehingga perlu upaya lebih keras dari pemerintah daerah.
Kebijakan Pro-MBR dan Peran Pemerintah Daerah
Untuk mendukung percepatan kepemilikan rumah subsidi MBR oleh masyarakat, pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai kebijakan. Maruarar meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memfasilitasi kebijakan-kebijakan tersebut di tingkat daerah. Ini termasuk kebijakan yang menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kebijakan penggratisan BPHTB dan PBG ini merupakan terobosan baru yang belum pernah ada sebelumnya. "Baru Pak Prabowo yang lakukan itu," kata Maruarar. Ia menekankan bahwa inisiatif ini harus diimplementasikan hingga tingkat kabupaten/kota. Implementasi ini dapat dilakukan melalui penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Peran aktif kepala daerah sangat penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan lancar. Dengan adanya Perkada, proses pengurusan rumah subsidi MBR akan lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi program perumahan bagi MBR, khususnya rumah subsidi MBR, di seluruh wilayah.
Dukungan Industri dan Sektor Swasta untuk Program Perumahan
Direktur Utama PT Semen Indonesia Group (SIG), Indrieffouny Indra, menyambut baik upaya pemerintah dalam memberikan subsidi dan kemudahan kepemilikan rumah subsidi MBR. Ia melihat program ini sebagai peluang sekaligus tanggung jawab. "Tentunya hal ini akan membantu penjualan kami," ujar Indrieffouny.
Dalam sosialisasi tersebut, SIG juga menjelaskan skema pembiayaan bagi kontraktor, pengembang perumahan, dan toko bangunan terkait pinjaman bank. "Untuk menyambut kemudahan tersebut, kami juga menyiapkan beberapa keuntungan terutama pemilik toko bangunan yang ingin mendukung program ini," tambahnya. Ini menunjukkan komitmen industri dalam mendukung program rumah subsidi MBR.
Salah satu keuntungan yang diberikan adalah hadiah bagi pedagang toko bangunan yang mampu meningkatkan penjualan mereka. Dengan berjalannya program ini, pemilik toko bangunan akan mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan. Indrieffouny juga menyatakan optimisme, "Kami juga optimistis mampu memenuhi kebutuhan semen yang digunakan untuk membangun rumah subsidi MBR tersebut."
Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan dukungan penuh terhadap program perumahan rakyat.
Sumber: AntaraNews