kebijakan perumahan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama mengatasi backlog perumahan nasional yang masih tinggi, membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Kementerian PUPR siapkan kebijakan perpanjangan tenor rumah subsidi hingga 30 tahun, sebuah langkah strategis pemerintah untuk meringankan cicilan dan memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan penyusunan RUU Perumahan menitikberatkan pada kepentingan rakyat, negara, dan dunia usaha, demi solusi hunian dan pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan Keputusan Menteri terkait rusun subsidi dapat terbit pada bulan Januari 2026 ini, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog hunian di perkotaan dan menyediakan hunian layak.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memperkenalkan dua konsep hunian vertikal bersubsidi, rusunami dan rusunawa, sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan perumahan perkotaan dan memenuhi kebutuhan beragam masyarakat Indonesia

Rayakan milad ke-7, Himperra Berbagi Rumah Gratis kepada ustadz dan marbot masjid, serta beragam bantuan sosial lainnya. Simak detail lengkap program mulia ini!

Menteri PKP Maruarar Sirait mendesak kepala daerah permudah pengurusan Rumah Subsidi MBR, menyoroti rendahnya realisasi di Jatim dan potensi besar yang belum tergarap.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperjuangkan perumahan layak bagi rakyat, dengan target ambisius 3 juta rumah. Simak 8 kebijakan strategisnya!

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah tegaskan pentingnya Kebijakan Perumahan Berbasis Data Tunggal untuk atasi 'double backlog' dan krisis hunian di Indonesia.