Jaksa KPK Ungkap Surat Tuntutan Hasto Setebal 1.300 Halaman
Jaksa Rio kemudian meminta izin kepada majelis hakim yang memimpin sidang membacakan hanya bagian pokok surat tuntutan tersebut.
Surat tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mencapai 1.300 halaman. Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK Rio Vernika Putra.
Jaksa Rio kemudian meminta izin kepada majelis hakim yang memimpin sidang membacakan hanya bagian pokok surat tuntutan tersebut.
"Karena surat tuntutan kami sebanyak 1.300 halaman, mohon izin nanti kami tidak bacakan semuanya. hanya pokok-pokoknya yang dibacakan, dan dianggap telah dibacakan," kata Rio di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/7). Dikutip dari Antara.
Majelis hakim kemudian menanyakan kepada tim kuasa hukum Hasto apakah pihaknya setuju untuk dibacakan pokok-pokoknya saja.
Tim kuasa hukum Hasto menyetujui permintaan tim jaksa KPK, dan majelis hakim pun mengizinkan jaksa hanya membacakan bagian pokok dari surat tuntutan tersebut.
Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019–2024.
Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.
Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.
Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019—2020.
Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.