Jadi Prioritas, Penegasan Batas Desa Masih Rendah, Baru Terselesaikan 14,49 Persen
Batas desa berperan sebagai acuan penting dalam pengaturan wilayah yang lebih luas, sehingga memudahkan dalam perencanaan dan pengembangan daerah.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa penegasan batas desa merupakan suatu kebutuhan mendesak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mendukung perencanaan pembangunan, serta mencegah terjadinya konflik antarwilayah.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo, menyatakan bahwa batas desa juga menjadi dasar yang penting dalam penataan wilayah yang lebih luas. Penegasan batas desa diharapkan dapat mendukung efektivitas pemerintah desa serta menjadi dasar dalam penataan wilayah yang lebih besar, seperti kabupaten, provinsi, dan negara.
Dalam acara Kick Off Meeting Penegasan Batas Desa program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, La Ode menekankan pentingnya program ini. Program ILASPP sendiri direncanakan akan dilaksanakan selama lima tahun, dari tahun 2025 hingga 2029, dengan target penegasan batas di 5.000 desa.
Program ini melibatkan kerja sama dengan beberapa instansi, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, serta World Bank. Pada tahap awal, penegasan batas desa akan dilakukan di tiga kabupaten di Sulawesi, yaitu Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), Donggala, dan Tolitoli (Sulawesi Tengah).
Dalam tahap pertama ini, terdapat total 457 desa yang menjadi sasaran, yang terdiri dari 200 desa di Bolaang Mongondow, 154 desa di Donggala, dan 103 desa di Tolitoli.
"Maksud dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penetapan batas desa yang tertib dan sesuai dengan regulasi," jelas La Ode.
Tujuan dari ILASPP adalah untuk mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penetapan batas desa dengan lebih efektif. Dengan adanya program ini, diharapkan akan tercipta pengelolaan wilayah yang lebih baik dan terencana di seluruh Indonesia.
Baru 10.909 Desa
La Ode mengungkapkan bahwa hingga saat ini, penegasan batas desa di seluruh Indonesia baru tercapai pada 10.909 desa, yang setara dengan 14,49 persen dari total desa yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum memiliki batas yang jelas, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang.
Provinsi dengan capaian penegasan batas desa tertinggi meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Aceh. Sementara itu, beberapa provinsi yang mencatat capaian terendah antara lain Papua Pegunungan, Papua Selatan, Gorontalo, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Papua, dan Sulawesi Tenggara.
Proses penegasan batas desa dilakukan melalui berbagai tahapan yang meliputi sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan, pengumpulan serta verifikasi dokumen historis dan yuridis, hingga pelacakan batas wilayah. Setiap tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa batas desa dapat ditentukan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4144620/original/059012700_1662108777-220901_6_Desa_Wisata_yang_Wajib_Dikunjungi_S.jpg)