Jadi lahan pendapatan daerah, hutan jadi rusak dan terbakar
"Ada paradigma yang salah, sumber daya kehutanan dijadikan domain pendapatan daerah yang besar."
Permasalahan kebakaran hutan yang berujung pada bencana kabut asap masih menjadi pekerjaan rumah di beberapa daerah di Indonesia. Banyak kalangan menilai Pemerintah lebih mengutamakan langkah reaktif dibandingkan dengan langkah preventif.
Perwakilan dari Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ahmad Taufik mengatakan persoalan kebakaran hutan terjadi karena tidak adanya anggaran khusus di Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan terkait upaya pencegahan kebakaran dan kerusakan hutan.
Taufik menilai perencanaan dan alokasi anggaran pencegahan kerusakan hutan di daerah masih sangat lemah, dan cenderung tidak menjadi prioritas.
"Ada paradigma yang salah, sumber daya kehutanan dijadikan domain pendapatan daerah yang besar, namun tidak dikembalikan kepada belanja-belanja untuk menjaga kerusakan hutan termasuk kebakaran. Jadi sektor ini dijadikan andalan tapi keselamatannya diabaikan," kata Taufik dalam Konferensi Pers 'Menyoal buruknya tata kelola anggaran asap dan lingkungan' di Hotel Western Premier, Jakarta Timur, Selasa (22/9).
Ia juga mengatakan terjadi tren penurunan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sejak 2012-2015. Ini menunjukkan Pemerintah tidak fokus pada pencegahan dan lebih berperan sebagai 'pemadam kebakaran hutan' di
Baca juga:
Atasi kebakaran hutan, ini saran Fitra untuk Jokowi
Pemerintah bakal ambil alih lahan di lokasi kebakaran hutan
Kemen KLH cabut izin 4 perusahaan pembakar lahan di Sumatera
Pengusaha sawit tak terima dituding jadi biang keladi pembakar hutan
Polisi tetapkan 167 orang & 10 korporasi tersangka pembakaran hutan
kala kebakaran hutan terjadi.
"Kinerja perencanaan anggaran KLH mirip hanya sebagai 'pemadam kebakaran hutan' dan trennya justru menurun. Dalam APBN 2013 Rp 185 M, APBN 2014 Rp 124,9 M dan APBNP 2015 hanya Rp 111.042, sedangkan RAPBN 2016 baru akan dialokasikan Rp 190 M. Untuk level nasional ini terlalu kecil dibandingkan dengan luas lahan hutan," ujar Taufik.