Pengusaha sawit tak terima dituding jadi biang keladi pembakar hutan

Merdeka.com - Bencana kebakaran hutan di beberapa wilayah Indonesia berbuntut panjang. Pengusaha sawit merasa dirugikan secara langsung maupun tidak langsung atas kejadian ini.

Ketua umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono mengatakan, pengusaha sawit menderita kerugian yang tak bisa dihitung karena munculnya tuduhan pada perusahaan sawit sebagai penyebab utama kebakaran hutan.

"Bencana kebakaran yang ada sekarang merugikan semua pelaku usaha di sektor sawit baik langsung ataupun tidak langsung. Kerugian paling besar yang diderita pelaku usaha adalah intangible loss di mana muncul tuduhan kepada perusahaan sawit sebagai penyebab utama kebakaran," ucap Joko di Jakarta, Selasa (22/9).

Padahal, menurutnya perusahaan-perusahaan sawit yang mengelola lahan perkebunan itu sudah memenuhi standar operasi untuk mencegah dan memadamkan kebakaran. Investasi juga cukup besar dikeluarkan untuk memenuhi SOP penanganan dan peralatan kebakaran. Diungkapkannya, perusahaan yang memiliki izin pengelolaan lahan sudah lama menerapkan standar zero burning sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan UU Nomor 39 Tahun 2013 tentang perkebunan.

"Tuntutan zero burning makin menguat sejalan dengan tuntutan pasar, terutama dari buyer internasional. Selama ini perusahaan yang terkena dampak kebakaran harus berusaha memadamkan, baik dengan kekuatan sendiri atau bantuan pihak lain. Seharusnya aksi perusahaan-perusahaan ini diapresiasi, bukan malah dihukum," tegasnya.

Diharapkannya, dalam melihat pembakaran pemerintah juga mengedukasi masyarakat, karena di lapangan masih terjadi pembakaran oleh petani yang ingin membuka ladang pertanian.

"Ini praktik ratusan tahun dan turun temurun. Makanya melalui UU 32/2009, pembukaan lahan dengan membakar oleh petani dianggap sebagai kearifan lokal dan dibolehkan hingga luas 2 ha. PP 4/2001 juga menegaskan kalau petani membakar untuk buka ladang tidak boleh dipadamkan kecuali sudah ke luar ladangnya. Ini semua juga menjadi pemicu meluasnya kebakaran di samping unsur ketidaksengajaan lainnya yang juga bisa menjadi penyebab kebakaran."

Menurutnya, hasil pengamatan yang dilakukan situs http://fires.globalforestwatch.org yang bekerjasama dengan World Research Institute termonitor titik hotspot dalam 1 minggu terakhir adanya titik api di hampir seluruh wilayah Indonesia, Malaysia Sabah & Serawak, Papua Nugini dan Australia Utara.

Di situs itu terlihat lahan konsesi Hutan Tanaman Industri, Kelapa Sawit dan Logging hanya berkontribusi sebesar 3-4 persen dari total titik api yang dimonitor oleh satelit. Kebakaran lahan saat ini banyak didominasi di luar konsesi (54 persen), 41 persen pada konsesi pulp and paper, dan 1 persen pada konsesi logging. Di Sumatera, ada lebih dari 50 persen kebakaran terjadi di luar konsesi perusahaan dan di Kalimantan angka ini lebih besar, 70-an persen. (mdk/idr)