Istana Janji Guru Madrasah Akan Diangkat Jadi PPPK
Para guru menyampaikan tuntutan mereka kepada juri agar diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, bertemu dengan perwakilan guru madrasah yang melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat pada hari Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam pertemuan tersebut, Juri mendengarkan berbagai tuntutan dari para guru yang meminta agar mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Perwakilan guru madrasah yang hadir merupakan anggota dari beberapa organisasi, termasuk Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perwakilan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), serta Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).
"Hari ini kita hadir dari seluruh wilayah di Indonesia. Kami total sekitar 27.000 hari ini hadir dengan satu tuntutan utama, hari ini ingin ketemu dengan Pak Presiden, tetapi beliau tidak hadir," ungkap Muhammad Zein, salah satu perwakilan guru madrasah, setelah pertemuan.
Zein juga menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan pengakuan kepada guru madrasah swasta melalui program afirmasi PPPK. Ia membandingkan situasi guru madrasah swasta dengan guru honorer di sekolah negeri yang telah diangkat menjadi PPPK. "Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini, itu bisa diangkat di P3K-kan," tegasnya.
Lebih lanjut, Zein menyatakan, "Jadi ketika sekolah-sekolah negeri di Indonesia di P3K-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi PPPK. Itu satu-satunya tuntutan kami." Dengan pernyataan tersebut, para guru madrasah berharap agar suara mereka didengar dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Desak Prabowo untuk membuka akses PPPK
Zein menyatakan bahwa jika para guru madrasah tidak diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan muncul diskriminasi antara sekolah umum dan madrasah. Dia menegaskan bahwa pengangkatan sebagai PPPK adalah salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah.
"Ingat, ya, tidak boleh ada dikotomi, tidak boleh ada disparitas kebijakan afirmasi anggaran dari negara. Ketika sekolah PPPK, madrasah swasta juga berhak untuk mendapatkan PPPK karena anggarannya ada," ungkapnya.
Lebih lanjut, Zein menyampaikan harapan para guru madrasah agar Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah memberikan solusi terkait tuntutan yang telah diajukan. Dia menambahkan bahwa saat ini belum ada program PPPK yang diperuntukkan bagi guru madrasah.
"Sekali lagi, Pak Presiden, harapannya, beliau tadi Pak Wamen juga sudah sampaikan, akan disampaikan Pak Presiden. Makanya kita akan mendengarkan dalam waktu beberapa saat ini bagaimana komitmen beliau karena saya yakin beliau punya komitmen untuk pendidikan, khususnya madrasah swasta di negeri ini," tuturnya.
Wamensesneg berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru kepada Prabowo
Sementara itu, Juri Ardiantoro selaku Wamensesneg menegaskan akan menyampaikan aspirasi dari para guru madrasah kepada Presiden Prabowo. Ia menjelaskan bahwa saat ini Prabowo sedang dalam perjalanan menuju Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC.
"Jadi, tentu bukan tidak mau menemui tapi memang Pak Presiden sedang tidak ada di tempat. Oleh karena itu, tadi saya menyampaikan aspirasi yang teman-teman guru madrasah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden," jelas Juri. Komitmen Prabowo dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia juga ditekankan olehnya.
Juri menyatakan bahwa ia akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik. "Kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respons Bapak Presiden. Tentu kami tidak tadi tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini," kata dia.
"Tapi intinya adalah kami menerima dengan baik aspirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu responsnya," imbuh Juri.