Gubernur Papua Harap Kemenkes Percepat Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Wilayahnya
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mendesak Kementerian Kesehatan untuk mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di sembilan kabupaten/kota guna mendukung Percepatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Papua dan mencetak SDM unggul.
Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, secara langsung menyampaikan harapannya kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menggenjot pembangunan fasilitas kesehatan. Desakan ini disampaikan dalam pertemuan penting dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta pada Jumat (14/11) lalu. Pertemuan tersebut berfokus pada kelanjutan berbagai proyek pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Papua.
Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan ini menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Papua. Tujuannya adalah untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua yang lebih sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan fondasi krusial dalam mencapai visi tersebut, terutama di sembilan kabupaten dan kota yang masih membutuhkan perhatian serius.
Mathius Fakhiri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan bukan hanya sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap Kemenkes dapat memberikan perhatian serius dan segera menindaklanjuti usulan yang telah disampaikan. Hal ini penting demi mewujudkan pemerataan layanan kesehatan berkualitas di seluruh pelosok Provinsi Papua.
Progres Pembangunan Fasilitas Kesehatan yang Terhambat
Beberapa proyek pembangunan fasilitas kesehatan di Papua masih menghadapi kendala signifikan, dengan progres yang jauh dari harapan. Salah satu contoh adalah pembangunan Rumah Sakit (RS) Keerom yang dianggarkan sebesar Rp122 miliar lebih, namun progresnya baru mencapai 50 persen. Keterlambatan ini tentu berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat setempat yang sangat membutuhkan.
Selain itu, pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Kabupaten Jayapura dengan anggaran Rp15 miliar juga baru mencapai 25 persen. Situasi serupa terjadi pada Labkesmas di Kabupaten Keerom yang memiliki anggaran sama, namun progresnya bahkan lebih rendah, yakni baru 10 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam pelaksanaan proyek-proyek vital tersebut.
Lebih lanjut, terdapat beberapa proyek besar yang belum terealisasi sama sekali, memperparah kondisi infrastruktur kesehatan di Papua. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan RS Rodofabo di Kabupaten Waropen dengan anggaran Rp150-200 miliar, serta pembangunan RS Mamberamo Raya yang dialokasikan Rp300 miliar. Bahkan, pembangunan ruangan khusus Bio Safety Level 2 (BSL2) pada Labkesda Provinsi Papua juga belum dimulai.
Keterlambatan dan belum terealisasinya proyek-proyek ini tentu menghambat upaya pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal. Masyarakat di wilayah-wilayah tersebut terpaksa menunda akses terhadap fasilitas dan layanan medis yang seharusnya sudah tersedia.
Usulan Prioritas untuk Peningkatan Layanan Medis
Pemerintah Provinsi Papua juga mengajukan beberapa usulan mendesak terkait pengadaan alat medis canggih dan peningkatan status fasilitas kesehatan. Pengadaan alat-alat seperti MRI, Microscope Neurosurgery, dan CT-Scan menjadi tolak ukur keberhasilan layanan di RSUD Jayapura dan RSUD Abepura. Alat-alat ini sangat vital untuk diagnosis dan penanganan kasus medis yang kompleks.
Selain itu, pengadaan alat EEG juga diusulkan untuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura. Usulan ini muncul mengingat kondisi kerusakan dan ketiadaan alat-alat vital tersebut yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien. Ketersediaan alat-alat ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan diagnostik dan terapi.
Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan agar status RSUD Abepura dapat ditingkatkan. Peningkatan status ini diharapkan menjadikan RSUD Abepura sebagai Rumah Sakit Khusus rujukan bagi Ibu dan Anak, serta Infeksi Paru di Papua Raya. Hal ini akan memperkuat jaringan rujukan dan spesialisasi layanan kesehatan di wilayah tersebut.
Usulan-usulan ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah Provinsi Papua dalam memperbaiki dan memperluas jangkauan layanan kesehatan. Dengan alat yang memadai dan status rumah sakit yang ditingkatkan, diharapkan masyarakat Papua dapat memperoleh akses terhadap layanan medis yang lebih komprehensif dan berkualitas.
Apresiasi dan Harapan Gubernur Papua
Meskipun masih banyak tantangan, Gubernur Mathius D. Fakhiri turut menyampaikan apresiasi atas proyek-proyek yang telah berhasil diselesaikan. Apresiasi diberikan atas selesainya proyek RSUP Jayapura dengan anggaran Rp633 miliar dan RS Supiori sebesar Rp53 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pembangunan kesehatan di Papua dapat direalisasikan.
Namun, Gubernur Mathius juga meminta perhatian serius dari Kementerian Kesehatan untuk proyek-proyek yang belum tuntas. Ia berharap agar proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2026. "Kami berharap hal ini dapat menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan demi percepatan pembangunan kesehatan yang merata dan berkualitas di Provinsi Papua," katanya.
Menanggapi usulan dan harapan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan respons positif. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan akan menindaklanjuti apa yang telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. "Kami akan menindaklanjuti usulan-usulan dari Gubernur Papua Mathius D Fakhiri karena ini juga merupakan salah satu asta cita dari presiden," ujar Budi Gunadi Sadikin, menunjukkan komitmen Kemenkes untuk mendukung pembangunan kesehatan di Papua.
Sumber: AntaraNews