Giliran Mahasiswa ITB Kritik Prabowo-Gibran, Ajukan 4 Poin Tuntutan
Nahdah menilai, alokasi anggaran negara selama ini belum banyak menyentuh kebutuhan fundamental.
Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) turut bersuara menyikapi kondisi bangsa yang terjadi belakangan ini. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar segera memperbaiki tata kelola pemerintahan demi memulihkan kondisi ekonomi nasional.
"Kami turut prihatin terhadap carut-marut kondisi bangsa saat ini. Dari penilaian kami, akar masalahnya terletak pada tata kelola pemerintahan yang buruk," kata Ketua KM ITB Nahdah Nabillah di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/6).
Nahdah menilai, alokasi anggaran negara selama ini belum banyak menyentuh kebutuhan fundamental. Menurutnya, sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan industrialisasi belum jadi prioritas, sehingga berdampak negatif pada daya saing nasional.
"Berbagai kebijakan yang ada menurut kami belum memprioritaskan hal-hal strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah industrialisasi," jelas dia.
Menurutnya, lemahnya industrialisasi turut memicu pelemahan nilai tukar rupiah. Imbasnya dirasakan begitu luas oleh masyarakat, terutama kelompok kelas menengah. Ia menyoroti posisi negara yang selama ini dianggap masih terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah sebagai sumber pendapatan utama.
Program Prioritas
Tak hanya itu, KM ITB juga mengkritik sejumlah program prioritas yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran. Program-program tersebut dinilai terkesan terburu-buru dan tidak didasari oleh riset yang matang.
"Dampak dari tekanan moneter ini kian mencekik masyarakat, khususnya kelas menengah dan pekerja muda, yang harus menanggung lonjakan harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya produksi, kenaikan harga bahan bakar, hingga beban cicilan akibat tingginya suku bunga," tegasnya.
4 Poin Tuntutan
Sebagai bentuk sikap kritis, KM ITB melayangkan empat poin tuntutan kepada pemerintah. Berikut rinciannya:
1. Memperkuat tanggung jawab fiskal melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan membuka ruang partisipasi publik secara substantif.
2. Menghadirkan kebijakan strategis yang mendukung industrialisasi berbasis riset dan manufaktur agar Indonesia memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
3. Melakukan evaluasi internal terhadap berbagai program pemerintah sekaligus memperbaiki sistem komunikasi publik agar kebijakan yang diambil dapat dipahami masyarakat.
4. Memastikan setiap program strategis disusun berdasarkan kajian dan riset yang matang.