Fakta Unik Pertemuan ke-46: Delegasi Parlemen RI AIPA Dorong Bantuan Myanmar dan Ekonomi Hijau-Biru
Delegasi Parlemen RI AIPA di Kuala Lumpur mengusung dua agenda krusial: bantuan kemanusiaan Myanmar dan ekonomi hijau-biru. Apa dampaknya bagi stabilitas dan pertumbuhan ASEAN?
Delegasi parlemen Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam Pertemuan ke-46 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka secara aktif mendorong dua agenda utama yang dianggap krusial bagi masa depan kawasan ASEAN, menunjukkan komitmen kuat terhadap stabilitas regional.
Dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, delegasi ini fokus pada isu bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai pilar pertumbuhan berkelanjutan di Asia Tenggara.
Agenda-agenda tersebut telah dirumuskan dalam Rancangan Resolusi yang akan dibahas lebih lanjut pada Komisi Politik dan Komisi Ekonomi AIPA. Ini menunjukkan upaya nyata Indonesia dalam mencari solusi kolektif dan berkelanjutan bagi berbagai tantangan regional yang ada.
Memperkuat Respons Kemanusiaan di Myanmar
Dalam sesi Rapat Komite Eksekutif AIPA, Mardani Ali Sera menekankan pentingnya respons kolektif, cepat, dan tepat dari ASEAN untuk menyikapi situasi di Myanmar. Kondisi di negara tersebut semakin memburuk pasca-bencana gempa bumi yang memperparah ketidakstabilan politik akibat perang saudara yang berkepanjangan.
Delegasi parlemen RI berhasil membawa Rancangan Resolusi berjudul "Addressing the Humanitarian Assistance in Myanmar" untuk dibahas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara efektif kepada pihak yang membutuhkan di Myanmar.
Mardani Ali Sera menegaskan, sebagai salah satu inisiator dan 'big brother' ASEAN, Indonesia berkepentingan untuk memastikan organisasi ini memberikan respons yang dibutuhkan. "Mengingat hingga saat ini Indonesia juga terdampak konflik yang tak kunjung usai di Myanmar tersebut,” ujar Mardani dalam keterangannya.
Upaya ini mencerminkan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional, serta mitigasi dampak konflik di Myanmar terhadap negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Mendorong Ekonomi Hijau dan Biru untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Selain isu kemanusiaan, delegasi parlemen Indonesia juga mendorong agenda pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa kedua model ekonomi ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mendorong pertumbuhan di kawasan dan memastikan pembangunan berkelanjutan.
Rancangan Resolusi terkait ekonomi ini berjudul "Empowering ASEAN Communities Through Inter-Parliamentary Cooperation on Green and Blue Economies in ASEAN". Resolusi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar-parlemen dalam mendorong praktik ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Pengembangan ekonomi hijau berfokus pada efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon, sementara ekonomi biru memanfaatkan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN.
Inisiatif ini sejalan dengan tema Pertemuan ke-46 AIPA, yaitu "Parlemen di Garis Depan untuk Pertumbuhan Inklusif dan ASEAN yang Berkelanjutan". Hal ini menunjukkan komitmen parlemen ASEAN dalam menghadapi tantangan lingkungan dan ekonomi global.
Peran AIPA dalam Memantau Kebijakan ASEAN
Pada kesempatan terpisah, Mardani Ali Sera juga memimpin delegasi DPR RI pada pertemuan AIPA – ASEAN Hearing. Pertemuan ini merupakan mekanisme dialog penting antara ASEAN sebagai organisasi antar-pemerintah dengan AIPA yang mewakili parlemen negara-negara anggota.
Tujuan utama dari AIPA – ASEAN Hearing adalah agar parlemen negara-negara ASEAN dapat memonitor kebijakan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh ASEAN. Ini termasuk upaya dalam menghadapi berbagai tantangan di kawasan, mulai dari isu keamanan hingga pembangunan ekonomi.
Dialog ini memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi kebijakan-kebijakan ASEAN. Dengan demikian, parlemen dapat memberikan masukan konstruktif dan memastikan bahwa kepentingan rakyat terwakili dalam setiap keputusan regional.
Pertemuan ke-46 AIPA dijadwalkan dibuka secara resmi pada 18 September 2025 dan akan berlangsung hingga 20 September 2025. Agenda-agenda yang dibahas diharapkan dapat menghasilkan resolusi yang bermanfaat bagi seluruh anggota ASEAN.
Sumber: AntaraNews