Fakta dan Peran Presiden Prabowo di Balik Terbongkarnya Korupsi Dadan Hindayana Cs di BGN
Presiden menuturkan laporan tersebut diterimanya beberapa waktu lalu dan berkaitan dengan indikasi penyimpangan yang melibatkan unsur pimpinan di BGN.
Terbongkarnya korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) tak lepas dari peran Presiden Prabowo Subianto. Buntut kasus tersebut, 3 pimpinan BGN mulai dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Lodewyck Pusung-Sony Sanjaya ditetapkan tersangka.
Prabowo mengungkap sebelumnya telah memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana setelah mengetahui adanya indikasi penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6), Presiden menuturkan laporan tersebut diterimanya beberapa waktu lalu dan berkaitan dengan indikasi penyimpangan yang melibatkan unsur pimpinan di lembaga tersebut.
"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan," kata Prabowo.
"Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, 'tolong saya mendapat laporan tentang BGN," sambungnya.
Selanjutnya, Prabowo mengungkap meminta penelusuran lebih lanjut terkait laporan mengenai BGN.
Menurutnya, peran pemimpin sangat menentukan kualitas sebuah organisasi, sehingga persoalan pada tingkat pimpinan dapat berdampak besar terhadap kinerja lembaga.
Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN sangat penting bagi bangsa dan negara karena menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan serta mendukung peningkatan kualitas generasi penerus.
Sebab, program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah menjadi salah satu instrumen yang digunakan banyak negara maju untuk mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda.
Prabowo juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum dalam menangani dugaan penyimpangan.
Minta Kejagung Sampaikan Kebutuhan
Kini, Prabowo meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas mereka.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," tegas Presiden.
Penguatan Lembaga Pengawasan
Menurut Prabowo, penguatan terhadap lembaga pengawasan dan penegak hukum diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan uang rakyat serta menjaga wibawa pemerintah dan negara.
"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian," tegasnya. Seperti dikutip Antara.