Fahri: Negara yang tidak kacau, tak ada monopoli kepemilikan taksi

Fahri nilai sudah saatnya sopir taksi sekarang memiliki mobil sendiri.

2016-03-22 14:27:05

Taksi online dilarang

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut berkomentar soal polemik transportasi online yang ditolak keberadaannya oleh angkutan umum konvensional. Menurut Fahri, hal ini terjadi karena kekacauan aturan yang ada di Indonesia.

"Di negara yang tidak kacau, tidak ada monopoli kepemilikan taksi. Tapi semua sopir taksi jadi pemilik taksi," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).

Politisi PKS ini berujar, seharusnya setiap orang yang ingin bekerja menjadi sopir taksi tak perlu mendaftar ke pengusaha. Dia berharap, setiap sopir bisa mendapat fasilitas online tanpa harus terikat pada perusahaan tertentu.

‎"Jangan taksi dikuasai orang dengan modal besar. Taksi harus mulai dikuasai setiap orang. Sehingga dia bisa daftar di aplikasi itu sehingga dia bisa jadi peserta. ‎Tidak hanya dikomando kantornya‎," tuturnya.

Dia tak menagih ketegasan Presiden Jokowi untuk mencari solusi atas masalah ini. Justru yang lebih penting menurutnya ialah membaca kreativitas sektor swasta untuk disesuaikan prosedur hukumnya.

"Bukan ketegasan lagi tapi kecerdasan. Sekarang jangan ngomong tegas tapi cerdas, harus lampaui cara berpikir dari kreatifitas sektor swasta," ujarnya.

Fahri menjelaskan, revisi undang-undang transportasi bisa dilakukan dengan mudah. Hal tersebut untuk menjangkau sistem baru berupa transportasi berbasis online.

"Sudah bisa kok. Gak ada masalah. Tinggal ngaturnya saja. Ini demokratisasi semua orang punya bisnis bagus. Ini saatnya sopir taksi kasih hak dia punya mobil," pungkasnya.

(mdk/rnd)