Efisiensi Anggaran, Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Kurangi Protokoler
Efisiensi tersebut mencakup pengurangan protokel hingga biaya perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setuju dengan usulan Ketua KPK Setyo Budiyanto agar kepala daerah mengurangi protokoler untuk efisiensi anggaran. Tito juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) berkaitan dengan kebijakan efisiensi.
"Saya sudah keluarkan surat edaran. Setelah pelantikan tanggal 20, saya langsung meluarkan surat edaran. Kan begini, Inpres nomor 125 untuk efisiensi itu kan yang di pak presiden Itu kan yang diberi perintah kan dua orang. Satu menteri keuangan untuk melakukan efisiensi K/L Pusat, menteri dalam negeri Untuk melakukan efisiensi di daerah," kata Tito di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3).
Tito menyampaikan SE itu sekaligus menjadi payung hukum bagi kepala daerah untuk melakukan realokasi anggaran. Dia mengatakan, anggaran hasil efisiensi digunakan untuk kepentingan rakyat semisal sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting.
"Saya sudah mengeluarkan suratnya dulu tentang apa yang harus dilakukan. Dan kepala daerah boleh melakukan efisiensi dan memberitahukan kepada DPRD. Itu untuk memberikan kekuatan kepala daerah agar boleh melakukan realokasi anggarannya, efisiensi," ujarnya.
Eks Kapolri ini menambahkan, efisiensi tersebut mencakup pengurangan protokel hingga biaya perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK).
"Paham. Saya di dalam surat saya sangat detail sekali. Persis saya tiru yang dari menteri keuangan, persis. ATK sekian persen, kemudian ceremonial kurangi, perjalanan dinas 50 persen. Itu semua saya tulis semua," ujar Tito.
Cara KPK Efisiensi Anggaran
Ketua KPK Setyo Budiyanto berbicara tentang KPK yang telah melakukan efisiensi anggaran sejak lama. Salah satu efisiensi yang dilakukan KPK adalah tidak terlalu banyaknya protokoler untuk pimpinan KPK.
"Kalau bicara soal efisiensi, Bapak-Ibu di daerah, KPK ini sudah super-efisien. Sejak zaman dulu, 2018 saya masuk sini sudah efisien. Nggak ada kami terlalu banyak protokoler," kata Setyo di ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3).
Setyo pun meminta pejabat kepala daerah agar mengurangi protokolernya. Sebab, menurutnya, hal itu adalah bagian dari efisiensi.
"Mohon maaf, protokoler sebaiknya dikurangi, Bapak-Ibu Kepala Daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangi, itu bagian dari efisiensi. Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada sespri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot, dan lain-lain banyak sekali," kata dia.
Dia juga mencontohkan, ketika pergi ke retret kepala daerah di Magelang, hanya berdua saja. Setyo mengatakan dirinya aman-aman saja.
"Bayangkan, kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas. Gitu, ya saya kemarin ke Magelang hanya berdua aja tuh. Baik-baik saja, alhamdulillah, lancar, tidak ada masalah, kira-kira seperti itu soal efisiensi," ucapnya.