DPR Usul Prabowo Ambil Alih Penanganan Banjir Jabodetabek, Ini Alasannya
Banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menuai sorotan dari berbagai pihak.
Banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menuai sorotan dari berbagai pihak. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mendesak pemerintah pusat untuk melakukan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek secara komprehensif dan holistik san juga dipimpin lamgsung Pusat.
“Kami meminta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuat legacy penanganan banjir di wilayah Jabodetabek dengan pimpin kebijakan yang holistik dan komprehensif dari hulu hingga hilir,” kata Khozin dalam keterangannya, Rabu (5/3).
Menurut politisi PKB ini, penanganan banjir di wilayah Jabodetabek tidak bisa dilakukan secara sektoral yang basisnya wilayah dengan dasar kebijakan kepala daerah. Menurut dia, penanganan banjir di Jabodetabek harus dilakukan dalam komando pemerintah pusat.
“Apalagi dalam Pasal 53 ayat (4) huruf d UU No 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disebutkan kawasan Alogmerasi yang terdiri dari Jabodetabekjur di antaranya dimaksudkan untuk akselerasi penanggulangan banjir,” tambah Khozin
Dia menyebut pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan tidak hanya terbatas pada urusan banjir saja.
"Penanganan banjir harus dari hulu. Seperti soal alih fungsi lahan yang salah satunya menjadi pemicu banjir bandang di Bogor," kata Khozin.
Khozin juga menyoroti tentang perizinan pendirian perumahan dan pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek yang harus dipastikan sesuai dengan peruntukan.
"Perlu audit perizinan pendirian perumahan dan pusat perbelanjaan di wilayah jabodetabek apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak,” tegas Khozin.
Momentum Bereskan Banjir
Oleh karena itu, saat ini menjadi momentum pemerintahan Prabowo Subianto untuk menuntaskan persoalan banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek yang telah merugikan masyarakat.
“Kita sangat prihatin dengan banjir yang menimpa masyarakat di Jabodetabek apalagi di saat bulan Ramadan. Saat ini momentum Pemerintahan Prabowo membereskan masalah klasik dan krusial ini,” kata Khozin.
“Saya mengusulkan melalui pimpinan Komisi II untuk menggelar rapat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah algomerasi untuk penuntasan banjir dari hulu hingga hilir,” pungkas Khozin.