DPR Soroti Kenaikan BBM Saat Ramadan

Anggota DPR Mufti Anam mengkritik kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina pada awal Ramadan dan meminta penjelasan terkait dasar kebijakan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyampaikan kritik terhadap kebijakan PT Pertamina (Persero) yang menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal Ramadan. Ia menilai keputusan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi masyarakat.

“Saya terus terang kecewa dengan keputusan Pertamina yang menaikkan harga BBM di tengah situasi ekonomi rakyat yang sedang tidak baik,” kata Mufti dalam keterangannya, Sabtu (7/3).

Menurutnya, penyesuaian harga BBM dilakukan ketika kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan.

Ia menyinggung situasi pelemahan daya beli, meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya stabil.

Dia juga menyoroti momentum Ramadan yang biasanya diikuti dengan peningkatan kebutuhan rumah tangga.

“Di saat yang sama, kita masuk bulan Ramadan, momentum di mana kebutuhan rumah tangga justru melonjak. Harga bahan pokok sudah naik bahkan sebelum BBM naik,” sambungnya.

Mufti menilai kenaikan harga BBM dapat memicu efek berantai terhadap biaya distribusi yang berpotensi mendorong kenaikan harga bahan pokok.

“Sekarang BBM ikut naik. Saya tidak bisa membayangkan efek berantainya yang harus ditanggung rakyat. Begitu BBM naik, ongkos distribusi naik, harga bahan pokok ikut terdorong,” ucapnya.

Ia mengatakan Komisi VI DPR RI akan meminta klarifikasi dari Pertamina mengenai dasar perhitungan penyesuaian harga, waktu pengambilan keputusan, serta langkah mitigasi yang disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Ke depan, kami di Komisi VI DPR RI akan meminta penjelasan Pertamina. Termasuk dasar perhitungannya, timing keputusan, serta upaya apa yang dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya.