DPR akan bentuk dewan pengawas operasi pemberantasan terorisme

Dewan pengawas itu bisa diisi oleh kalangan akademisi atau pakar.

2016-05-25 21:18:47

Revisi UU Terorisme

Pansus revisi UU Terorisme DPR akan membentuk dewan pengawas memantau operasi pemberantasan tindak pidana terorisme. Pembentukan tersebut akan sejalan dengan proses revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme setelah mendengar pendapat sejumlah fraksi di DPR.

"Dibutuhkan dewan pengawas yang kemudian langsung bisa mengawasi transparansi kinerja audit keuangan yang digunakan dalam operasi-operasi pemberantasan tindak pidana teroris," kata Ketua Pansus revisi UU Terorisme Muhammad Syafi'i‎ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

Politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan, dewan pengawas itu bisa diisi oleh kalangan akademisi atau pakar. Dewan pengawas ‎yang dimaksud setara dengan Komisi Kejaksaan (Komjak) yang mengawasi kinerja kejaksaan atau komisi kepolisian nasional (Kompolnas) yang mengawasi kinerja kepolisian.

"Ini kan menyangkut kedaulatan hak asasi manusia," tuturnya.

Syafi'i juga berujar bahwa, operasi pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini tak jauh berbeda dengan penanganan bencana. "Jangan nanti bereaksi seperti bencana, ada tanggap darurat, ini sulit untuk dideteksi penggunaanya karena kan harus ada tender maka perlu diawasi, karena bisa-bisa tidak tertutup kemungkinan karena operasi yang mendesak dana-dana tidak tersedia bisa gratifikasi," ujarnya.

Dia pun menilai tidak menutup kemungkinan uang Rp 100 juta dari detasemen khusus 88 Anti Teror Mabes Polri‎ untuk keluarga almarhum terduga teroris Siyono dari titipan pihak tertentu.

"Kemungkinan yang menitip itu punya kepentingan lain yang sama bahayanya dengan tindakan teroris yang kita tangani. Makanya ini dibutuhkan dewan yang khusus mengawasi operasi-operasi penanganan tindakan teroris," pungkasnya.

(mdk/gil)