Diskominfo Bandar Lampung Sediakan Layanan Aduan Masyarakat Lewat Website dan Media Sosial

Masyarakat dapat memanfaatkan website resmi pemerintah kota.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung terus berinovasi dalam memberikan kemudahan layanan informasi dan menerima aduan dari masyarakat. Di bawah kepemimpinan Kepala Diskominfo Rizky Agung Ariesantho, beragam saluran komunikasi telah disiapkan agar warga dapat menyampaikan keluhan maupun memperoleh informasi dengan mudah.

Salah satu sarana utama yang disediakan adalah website resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung, yakni bandarlampung.go.id.

Rizky menjelaskan, dalam laman tersebut masyarakat dapat menemukan informasi dan fungsi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kita memiliki website bandarlampung.go.id. Di situ semua informasi tentang OPD lengkap sesuai tugas dan fungsinya," ujar Rizky saat dihubungi, Minggu (20/4).

Tak hanya melalui situs web, Diskominfo juga aktif menyampaikan imbauan dan informasi publik lewat berbagai media massa, termasuk televisi, radio, dan media online yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah kota.

Selain itu, Diskominfo memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menjangkau masyarakat secara luas. Akun resmi Diskominfo Bandar Lampung hadir di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, hingga TikTok, yang rutin membagikan informasi dan kegiatan pemerintahan.

"Kami juga sering turun langsung ke lapangan bersama Ibu Wali Kota, Eva Dwiana. Di situ, kami menyampaikan pesan-pesan maupun visi misi beliau secara langsung ke warga," jelas dia.

Bagi warga yang ingin menyampaikan aduan secara langsung, Rizky menegaskan bahwa Diskominfo menyediakan ruang khusus layanan pengaduan di kantor dinas. Masyarakat juga bisa mengirimkan laporan melalui DM (Direct Message) media sosial atau lewat kanal Hallo Wali Kota.

"Di kantor kami tersedia ruang khusus untuk menerima laporan, melalui PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi), juga melalui span lapor yang sekarang diganti dengan Lapor, termasuk dari penyandang disabilitas. Sudah lama fasilitas ini berjalan," ungkapnya.

Meski kanal pengaduan sudah lengkap dan terbuka, Rizky menyebut hingga kini belum ada laporan yang masuk selama enam bulan masa jabatannya.

"Sejauh ini belum ada aduan. Mungkin karena wilayah kita tidak terlalu luas, jadi komunikasi langsung juga masih sangat mudah dilakukan," pungkasnya.