Demo Lagi, Jeritan Warga Bali Sulit Cari Kerja di Tanah Sendiri: Hak Kita Dirampok

Banyak Kendaraan dari Luar Bali

Ia juga menyebutkan, bahwa driver dengan kendaraan berpelat luar Bali juga harus menaati Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018.

"Tentang wilayah operasi kendaraan, jika kendaraan beroperasi di wilayah tertentu, mereka wajib menggunakan pelat sesuai dengan wilayah, itu sudah clear," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, untuk massa aksi yang datang hari ini dari semua kabupaten dan kota di Pulau Bali dan terdiri lebih dari 115 paguyuban driver yang berasal dari seluruh Bali. 

"Sudah jelas harapan kami apa yang kami tuntut-kan aturan bagus dan terealisasi dan menjadi perda. Karena korelasinya, pariwisata berakar dari budaya dan budaya dari tradisi. Dan tradisi inilah yang kami jalankan sehingga turis -turis asing yang datang ke Bali untuk menikmati pariwisata. Kami itu menjalankan kewajiban, sedangkan hak kami diambil alih, diambil orang lain," ungkapnya.

Tuntutan ke Anggota DPRD

Ia juga menyampaikan, bahwa aksi kedua untuk menagih janji dan saat ini Gubernur Bali telah dilantik secara resmi dan meminta jawaban tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Perda dan Satuan Tugas (Satgas) terkait angkutan sewa khusus (ASK).

"Karena kami menagih janji karena gubernur sudah dilantik dan beliau (anggota DPRD) berjanji ketika sudah gubernur dilantik. Dan sampai sekarang kami belum dapat jawaban, tentang pansus apapun karena waktu kemarin mereka janji akan membuatkan satgas tapi tidak ada informasi, karena tidak ada informasi dan komunikasi akhirnya kami turun kembali," ujarnya.

Ia menerangkan, paguyuban ini dari driver konvensional maupun dari taksi online, karena banyak yang bersuara dalam aksi damai ini.

"Karena taksi online dan drivernya yang lebih dirugikan. Karena mereka banyak sekali potongan-potongan dari vendor, tarifnya terlalu murah dan mereka kejar target," ujarnya.

Sementara, Gede Julius selaku Sekretaris Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mengatakan, terkait dengan tanggapan anggota DPRD Provinsi Bali yang menyatakan terkait pembentukan Perda ASK bahwa menuntut batas waktu tiga sampai enam bulan.

"Kita menuntut batas waktu. Jadi batas waktunya tiga sampai enam bulan. Kami meminta dukungan terkait tuntutan kami bagaimana realisasinya. Dan dari anggota DPRD yang lain termasuk dari pimpinan dan lain sebagainya sudah mendatangani. Jadi ini adalah selain bukti lisan mereka berucap juga ada bukti tertulisnya. Sehingga ini sebagai pegangan bahwa DPRD Bali ada tanggung jawab moral untuk mengawal dan merealisasikan apa tuntutan kami," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta melakukan audiensi dan diskusi dengan para massa sopir pariwisata Bali yang berdemonstrasi ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, pada Selasa (25/2).

Kepala Dinas Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta mengatakan, Pj Gubernur Bali sudah mengumpulkan seluruh pihak yang berkaitan dengan aplikasi driver online.  Berkaitan dengan tarif harga, harus dihitung dengan sangat baik agar mendapatkan harga yang tepat.

"Kita harus dengarkan juga ibu-ibu di rumah, nanti kita bahas secara khusus. Jadi harus mendapatkan harga yang wajar," ujarnya.

Terkait tuntutan lainnya seperti sopir dengan KTP non Bali dan tanpa pangkalan, juga sedang dibahas dan dilakukan verifikasi.

“Jadi siapa pun yang punya pengemudi dia harus memastikan KTP pengemudinya itu KTP yang tinggal di Bali. Kita sudah minta, agar badan hukum melakukan verifikasi terhadap pengemudinya harus tinggal di Bali," jelasnya.

Sementara itu, untuk melindungi budaya dan adat di Bali pihaknya mengusulkan bersama-sama dengan OPD lainnya agar nantinya dibuat slot khusus Pariwisata untuk standar pengemudi dan kendaraan.

"Bagaimana kalau kita bikin slot khusus pariwisata. Jadi slot khusus pariwisata ini akan memastikan standardisasi pengemudi, standardisasi kendaraan, termasuk standarisasi pengupahan. Supaya kita yang hidup di pariwisata ini bisa bekerja dengan baik dan memastikan bisa berkontribusi kepada masyarakat," ujarnya.

Demo Sebelumnya

Sebelumnya, Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Bali, pada Senin (6/1).Massa aksi menyampaikan enam tuntutan kepada wakil rakyat, salah satunya meminta pembatasan kuota taksi online di Pulau Bali.

Ketua Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali, I Made Darmayasa mengatakan, anggota DPRD Bali telah menerima sejumlah tuntutan dari massa aksi. Poin-poin tuntutan itu akan dibahas lagi oleh anggota dewan.

"Jadi ada enam tuntutan yang kami sampaikan dan sudah diterima, sekarang kami menghadap untuk pemantapan," kata Darmayasa.

Mereka menuntut pembatasan kuota taksi online di Bali. Kemudian, membuat standardisasi driver pariwisata dari Bali dan harus bernopol atau pelat Bali dan ber-KTP Bali. Selain itu, pihaknya juga meminta agar menata ulang vendor-vendor yang bekerjasama dengan aplikasi taksi online, karena banyak sekali melanggar aturan.

"Dan melakukan standardisasi karena banyak driver luar tidak bisa berbahasa Inggris tapi menjadi sopir pariwisata," imbuhnya.

Ia menyebutkan, bahwa hal tersebut jelas merugikan para driver pariwisata Bali.

"Jelas merugikan sekali kami di sini di Bali hanya menjalankan kewajiban tapi hak kita dirampok, pariwisata Bali tidak baik-baik saja," ujarnya.