Dasco Pimpin Rapat Bareng BPJS-Menkeu, Bahas Penonaktifan PBI-JK
Rapat digelar di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Pimpinan DPR menggelar rapat bersama pemerintah membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi, termasuk soal penonaktifan BPJS Kesehatan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan).
Rapat digelar di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dari pemerintah dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
Tak Semua Mendapatkan BPJS Kesehatan PBI JK
Membuka rapat, Dasco mengatakan agenda rapat hari ini ialah terkait persoalan penonaktifan BPJS Kesehatan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang belakangan menuai polemik di masyarakat.
"PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu, berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat," kata Dasco.
Meski demikian, Dasco menekankan, tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI ini, hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut.
“Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran," tegas dia.