Dari Energi hingga Rupiah, Indonesia Harus Waspada Dampak Konflik Israel‑Iran
Amelia menilai, dampak konflik tersebut terhadap Indonesia tidak bisa dipandang ringan dan berdampak berbagai bidang.
Komisi I DPR RI menyoroti eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang disebut berpotensi berdampak luas bagi Indonesia di berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan sosial.
Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini, meminta pemerintah tetap konsisten dengan sikap politik luar negeri bebas aktif dan mengedepankan penyelesaian damai melalui diplomasi serta hukum internasional.
"Saya meminta agar pemerintah Indonesia harus tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan mengedepankan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan hukum internasional," kata Amelia saat dikonfirmasi, Minggu (1/3).
Amelia menilai, dampak konflik tersebut terhadap Indonesia tidak bisa dipandang ringan dan berdampak berbagai bidang.
"Dari sisi ekonomi, potensi gangguan distribusi energi global, khususnya melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Berdasarkan data 2025 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kebutuhan kilang BBM sebesar 30,39% minyak mentah yang diperoleh melalui impor luar negeri.Kondisi ini akan berimbas kepada kenaikan harga energi dan berimplikasi pada beban fiskal negara, tekanan inflasi, serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri," ujarnya.
Ketidakpastian Global
Selain itu, lanjutnya, ketidakpastian global akibat eskalasi konflik dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan arus investasi.
"Dari aspek keamanan, situasi yang memanas di Timur Tengah juga berpotensi memicu polarisasi opini publik serta dinamika sosial domestik yang perlu dikelola secara bijak melalui komunikasi publik yang akurat dan terukur," kata dia.
Komisi I DPR RI, kata dia, mendorong pemerintah untuk mengamankan rantai pasok energi kita terutama jalur maritim Indonesia.
"Juga memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan ketahanan energi nasional, termasuk optimalisasi cadangan strategis dan diversifikasi sumber pasokan. Termasuk menyiapkan kesiapsiagaan perlindungan warga negara Indonesia di kawasan terdampak melalui skema kontinjensi yang jelas dan respons cepat diplomatik," kata dia.
Tingkat Internasional
Sementara di tingkat internasional, ia meminta kementrian luar negeri mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengambil peran mediasi aktif untuk mencegah konflik meluas dan mendorong tercapainya gencatan senjata.
"Karena DK PBB memiliki mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sehingga langkah diplomatik yang tegas dan kolektif menjadi krusial agar eskalasi tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih destruktif," katanya.