Chappy Hakim protes, akankah Jokowi pilih Panglima dari TNI AU?
Sepanjang sejarah, baru sekali Marsekal TNI AU menjadi panglima TNI, yakni Marsekal Djoko Suyanto.
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli mendatang. Sejumlah pihak pun mulai ramai memperbincangkan siapa yang bakal menggantikan jenderal dari TNI AD tersebut.
Panglima TNI memang harus dijabat oleh mereka yang sudah pernah menjadi kepala staf. Namun persoalannya, dari matra mana? Angkatan Laut, Angkatan Udara, atau Angkatan Darat (lagi)?
Di tengah riuh perdebatan itu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal (Purn) Chappy Hakim protes bila Presiden Jokowi tidak memilih Panglima TNI dari TNI AU.
Sebab, sepanjang sejarah jatah panglima TNI, baru sekali Marsekal TNI AU menjadi panglima TNI, yakni Marsekal Djoko Suyanto. TNI AL pun baru dua kali merasakan, selebihnya selalu dikuasai oleh TNI AD. Inilah yang menjadi permasalahan atau protes Chappy Hakim.
Sebelumnya, menurut Menteri Pertahanan (Menhan) dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Ryamizard Ryacudu, calon Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden.
"Belum tentu (TNI AU), itu tergantung presiden. Hak prerogatif presiden," kata Ryamizard di Istana Bogor, Jumat (5/6).
Ryamizard juga menegaskan, dalam undang-undang tidak ada aturan mengenai jabatan Panglima TNI yang digilir. Dari TNI Angkatan Darat kemudian TNI Angkatan Laut dan selanjutnya TNI Angkatan Udara.
"Enggak ada, enggak undang-undangnya, presiden suka ya perpanjang kayak Pak Tanto," tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi belum menentukan nama-nama calon Panglima TNI. Andi menegaskan walaupun ada istilah bergiliran menjadi Panglima TNI, belum tentu Jokowi memberlakukannya.
"Presiden Joko Widodo belum menentukan nama-nama kandidat calon Panglima TNI pengganti Jenderal Moeldoko. Dan secara undang-undang ada kebutuhan untuk rotasi, tetapi tidak ada keharusan dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dijabat secara bergantian," ujar Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/6).
Selain mengenai siapa yang akan menjadi Panglima TNI, Chappy juga merasa geram mengenai beberapa keputusan Presiden yang merugikan TNI AU.
Masalah penggantian penjagaan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, dari Paskhas TNI AU menjadi Marinir TNI AL. Secara fungsi Paskhas TNI AU adalah satuan berkualifikasi Internasional untuk menjaga bandara.
Chappy juga melihat ahli fungsi Bandara Halim Perdanakusuma yang kini bukan hanya menjadi markas jet tempur Indonesia, kini menjadi bandara komersial. Tentu hal ini sangat menggangu kinerja tugas TNI AU.
"Negeri ini memang tidak butuh Angkatan Udara. Bubar saja," tulis Chappy Hakim lewat akun twitternya, Kamis (5/6) malam.
Baca juga:
Ketua DPR: Jokowi umumkan calon Panglima TNI pasca pernikahan anak
Ini mekanisme pergantian calon Panglima TNI versi Menteri Tedjo
Menhan: Calon Panglima TNI belum tentu dari Angkatan Udara
Wajar jika Chappy Hakim dan TNI AU merasa terpinggirkan
Panglima selanjutnya jatah TNI AU, Ketum PAN bilang itu zaman SBY