Wajar jika Chappy Hakim dan TNI AU merasa terpinggirkan

Merdeka.com - Dalam waktu dekat, Jenderal Moeldoko akan mengakhiri masa baktinya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meski masa pensiun itu baru terjadi pada 8 Juni mendatang, namun sejumlah pihak sudah mulai ribut-ribut soal calon pengganti Moeldoko.

Jika merunut kelaziman pengangkatan panglima TNI secara bergilir antar-angkatan, maka kini kandidat terkuat berasal dari TNI Angkatan Udara (AU). Urutannya, Jenderal Djoko Santoso (TNI AD) lalu Laksamana Agus Suhartono (TNI AL), Jenderal Moeldoko (TNI AD). Maka jika urutan itu yang dipakai sekarang adalah jatah TNI AU.

Di tengah polemik tersebut, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal (Purn) Chappy Hakim tiba-tiba bersuara lantang. Dia merasa angkatan yang membesarkan namanya dipinggirkan.

"Paskhasau di Airport CGK diganti Marinir. Halim untuk penerbangan komersial. Panglima TNI belum tentu AU. Negeri ini memang tidak butuh Angkatan Udara. Bubar saja," tulis Chappy Hakim lewat akun twitternya, Kamis (5/6) malam.

Pengamat militer Ridlwan Habib menilai wajar jika Chappy merasa gundah melihat TNI AU terpinggirkan. Apalagi, selama ini jabatan Panglima baru sekali dijabat oleh perwira AU, yakni Marsekal (Purn) Djoko Suyanto. Sedangkan AL sudah menempatkan dua wakilnya, yakni Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto serta Laksamana (Purn) Agus Suhartono.

"Wajar melihat kegelisahan beliau, kita pahami sebagai purnawirawan, TNI AU seolah-olah dipinggirkan. Apalagi saat ini peran TNI AU strategis, untuk pemantauan wilayah udara, ada pesawat asing di era Pak Jokowi dipaksa turun," ujar Ridlwan saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (5/6).

Selain pengawasan dan pengamanan udara, AU masih sangat dibutuhkan, terutama saat terjadinya bencana alam. Ditambah lagi, AU juga memiliki kemampuan mumpuni sebagai atase pertahanan KBRI, yang ditunjang dengan kemampuan berbahasa Inggris yang apik.

Namun demikian, siapa yang bakal terpilih atau dari angkatan mana yang mendapat jatah tersebut sepenuhnya urusan presiden. Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Ridlwan meyakini Jokowi akan mendengarkan berbagai masukan mengenai sosok yang lebih pantas, apakah akan diambil dari sisi kepemimpinan, atau sisi-sisi lain yang dianggap mampu membangun TNI.

"Ini bukan masalah like or dislike, ini masalah kualitas, tipe kepemimpinan yang dipilih oleh presiden. Panglima TNI ada di bawah presiden, presiden Panglima Tertinggi TNI."

"Namun, siapa yang akan menjabat sudah barang tentu harus mendapat persetujuan dewan. kalau ada ketidaksetujuan bisa disampaikan lewat komisi I," pungkasnya.