Cegah gesekan massa, pengamanan KPU diperketat saat undian nomor urut capres-cawapres
Cegah gesekan massa, pengamanan KPU diperketat saat undian nomor urut capres-cawapres. Pengamanan ketat itu dilakukan mengantisipasi gesekan massa dari kedua kubu.
Polri akan memperketat pengamanan di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat proses pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019. Rencananya pengambilan nomor urut tersebut dilaksanakan pada Jumat 21 September 2018 pukul 20.00 WIB.
Pengamanan ketat itu dilakukan mengantisipasi gesekan massa dari kedua kubu. "Besok ada kegiatan yang besar di KPU penetapan pasti massa banyak oleh sebab itu pengamanan kami siapkan kami tingkatkan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (20/9).
Meski begitu, Setyo tidak mengungkapkan berapa jumlah kekuatan personel yang bakal diterjunkan untuk mengamankan markas lembaga penyelenggara pemilu tersebut. "Kalau personel harus dicek dulu. Tetapi untuk besok ada event pasti pengamanan diperketat," katanya.
Selain itu, Setyo mengimbau kepada seluruh pendukung atau masyarakat umum agar selalu menjaga ketertiban dan menaati segala peraturan yang berlaku. Sebab, pelaksanaan demokrasi diharapkan berjalan dengan aman, damai, dan lancar.
"Tentunya kami harapkan masyarakat ikut bersama-sama bertanggung jawab tadi saya sampaikan bahwa ikuti aturan, ikuti imbauan yang terkait dengan pemilu kontestasi pesta demokrasi," pungkasnya.
Reporter: Nafiysul Qodar
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Cuma eks napi koruptor yang melakukan ajudikasi bisa ikut Pemilu Legislatif
Nono Sampono minta PKPU 26 soal pencalonan anggota DPD tak diterapkan di Pemilu 2019
PAN tolak wacana cap caleg eks napi korupsi di surat suara
KPU tak akan loloskan bacaleg eks koruptor jika berkas perbaikan lewati batas waktu
Gerindra tak masalah caleg diberi tanda, asal tidak dicap napi koruptor
PDIP setuju caleg eks koruptor diberi tanda di surat suara
Pergantian ketua DPW Gerindra Jabar bagian strategi menangkan Pemilu Legislatif