Bupati Karawang Siapkan Lahan 5,4 Hektare untuk Sekolah Rakyat Gagasan Prabowo
Kewajiban pemerintah daerah adalah menyiapkan dan merapikan lahannya. Sementara untuk pembangunan dan seluruhnya dari Kemensos.
Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyiapkan lahan seluas 5,4 hektare untuk Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah guna memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mendukung langkah pemerintah pusat terkait Program Sekolah Rakyat.
Pemerintah pusat telah menyiapkan sekitar 200 lokasi untuk pembangunan program tersebut dan salah satunya di Karawang, yang disediakan lahan seluas 5,4 hektare.
Menurut dia, dari 200 lokasi yang disiapkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial meminta para kepala daerah yang mau berkomitmen menyiapkan lahan sekitar 5 hektare.
Sedangkan kewajiban pemerintah daerah adalah menyiapkan dan merapikan lahannya. Sementara untuk pembangunan dan seluruhnya dari Kemensos.
"Lahan seluas 5,4 hektare yang disediakan Pemkab Karawang untuk Program Sekolah Rakyat berlokasi di Kecamatan Tegalwaru," ujarnya, Selasa (1/4) dilansir Antara.
Bupati memilih lokasi di wilayah Tegalwaru karena daerah tersebut cukup nyaman untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi oleh Kemensos. Tujuan program ini menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama miskin ekstrem.
Seluruh biaya pendidikan Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, hingga lainnya akan ditanggung negara.
Program tersebut bertujuan memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Sekolah Rakyat terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah dengan konsep asrama itu diperuntukkan bagi para calon siswa dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 hingga desil 3 berdasarkan Data Tunggal Sosial Terpadu Sosial Ekonomi Nasional.
Kurikulum yang nantinya digunakan di Sekolah Rakyat adalah kurikulum nasional, sedangkan tenaga pengajarnya yang akan direkrut merupakan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru.