Bukan 60 Pasar Tradisional Jakarta Kumuh, Ini Kondisi Sebenarnya Menurut KATAR!

Definisi 'Kumuh' dan Kondisi Sebenarnya

Istilah 'kumuh' seringkali disalahartikan dalam konteks perkotaan, padahal memiliki definisi yang spesifik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'kumuh' berarti kotor atau cemar, dan dalam konteks kawasan, merujuk pada hunian padat dengan bangunan berkualitas buruk serta minim sarana dan prasarana dasar seperti sanitasi dan air bersih. Sugiyanto dari KATAR berpendapat bahwa kondisi pasar tradisional di Jakarta tidak memenuhi kriteria tersebut secara luas.

Sugiyanto menegaskan bahwa klaim adanya 60 pasar tradisional yang benar-benar kumuh di Jakarta adalah tidak berdasar. Ia menjelaskan bahwa jika kondisi kumuh berarti bangunan pasar rusak parah, lingkungan tidak sehat, dan fasilitas dasar terbatas, maka jumlah pasar yang demikian tidak akan mencapai angka tersebut. Pengamatan KATAR selama bertahun-tahun menunjukkan tren yang berbeda.

Pihaknya memiliki rekam jejak panjang dalam mengadvokasi pedagang dan memantau kebijakan terkait pasar tradisional. Pengalaman ini termasuk keterlibatan aktif dalam pembongkaran Pasar Koja pada tahun 2009. Hal ini memperkuat argumen KATAR bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan kondisi pasar di ibu kota.

Tren Perbaikan dan Revitalisasi Pasar Jaya

Data resmi dari Perumda Pasar Jaya menunjukkan gambaran yang kontras dengan klaim pasar kumuh. Pada tahun 2025, hanya 34 pasar atau sekitar 22 persen dari total 153 pasar yang kondisi bangunannya dikategorikan rusak. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari 55 pasar rusak pada 2022, menjadi 44 di 2023, dan kini 34 di 2024 serta 2025.

Selain itu, data tersebut juga mencatat bahwa 30 pasar berada dalam kondisi cukup baik, 80 pasar dalam kondisi baik, dan sembilan pasar lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Tren perbaikan ini mengindikasikan upaya berkelanjutan dari Perumda Pasar Jaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pasar tradisional di Jakarta. Berbagai langkah nyata telah diambil untuk mencapai kondisi ini.

Perumda Pasar Jaya telah melakukan berbagai inisiatif revitalisasi. Sebanyak 67 pasar telah dicat ulang eksteriornya, termasuk Pasar Gondangdia, Pasar Paseban, dan Pasar Jatinegara. Revitalisasi besar dengan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) juga dilakukan pada sembilan pasar, seperti Pasar Jatirawasari dan Pasar Cilincing. Bahkan, kerja sama dengan pihak ketiga juga dilakukan untuk revitalisasi tiga pasar lainnya, termasuk Pasar Induk U Shape.

Perawatan sipil serta mekanikal dan elektrikal juga dijalankan di 99 pasar, mencakup perbaikan atap, saluran air, pengaspalan, hingga perbaikan panel listrik dan AC. Perhatian khusus juga diberikan pada revitalisasi toilet pasar, dengan lima pasar yang fasilitas toiletnya diperbaiki pada 2024. Selain itu, Pasar Jaya juga membangun 11 lapangan bulutangkis dan 8 lapangan futsal di atas beberapa pasar, seperti Pasar Palmerah dan Pasar Kenari, menunjukkan upaya modernisasi fasilitas.

Modernisasi dan Tantangan Pendanaan

Di samping perbaikan fisik, Perumda Pasar Jaya juga gencar melakukan modernisasi sistem pengelolaan. Salah satunya adalah pengembangan sistem penagihan Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) berbasis digital. Pada tahun 2024, sistem ini telah diterapkan di 27 pasar, termasuk Pasar Glodok dan Pasar Pagi, melalui kerja sama dengan Bank Mandiri dan Bank DKI. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pasar.

Pembayaran digital juga diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai penyedia layanan seperti BRI, BCA, Mandiri, dan GoPay. Hingga tahun 2024, sebanyak 57 pasar telah menggunakan sistem pembayaran digital ini, termasuk Pasar Tomang Barat dan Pasar Tanah Abang Blok B. Selain itu, program pemasaran kios berbasis digital juga diterapkan di sejumlah pasar, seperti Pasar Kramat Jati dan Pasar Palmeriem, untuk membantu pedagang menjangkau lebih banyak konsumen.

Meskipun demikian, Sugiyanto mengingatkan bahwa revitalisasi pasar membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dalam hal pendanaan. Dana besar diperlukan untuk perawatan dan pengembangan pasar, dan partisipasi pedagang dalam membayar BPP sangat vital. Namun, piutang BPP terus meningkat, bahkan mencapai Rp217,19 miliar pada April 2025. Jumlah piutang ini menjadi tantangan serius karena sangat dibutuhkan untuk operasional dan pemeliharaan pasar.

Respon Gubernur dan Komitmen Revitalisasi

Meskipun menghadapi tantangan piutang BPP, Sugiyanto mengapresiasi kepedulian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terhadap pasar tradisional. Respon Gubernur dinilai sangat tenang, elegan, cerdas, dan terukur dalam menyikapi isu ini. Pada 16 September 2025, Gubernur Pramono menegaskan komitmennya untuk terus melakukan revitalisasi pasar tradisional, tanpa menyalahkan pedagang maupun Perumda Pasar Jaya.

Sikap Gubernur Pramono yang fokus pada kebaikan masyarakat Jakarta dan tidak mencari kambing hitam ini dipandang sebagai bentuk kebijaksanaan seorang pemimpin ibu kota. Komitmen ini diharapkan dapat mendorong percepatan revitalisasi dan modernisasi pasar, demi kenyamanan pedagang dan pembeli.

Sebelumnya, Ketua Umum Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) DKI Jakarta, Gusnal, pada Kamis (11/9) mengklaim bahwa 60 dari 153 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya berada dalam kondisi kumuh dan rawan banjir. Ia menyebut 40 persen pasar tersebut sangat memprihatinkan, becek, bocor, dan rawan kebakaran. Gusnal juga mencontohkan beberapa pasar yang ia anggap kumuh, seperti Pasar Sukapura, Pasar Pulogadung, Pasar Cempaka Putih, dan Pasar Blok A.

Gusnal berpendapat bahwa kondisi pasar yang tidak terawat dan kosong disebabkan pedagang tidak sanggup membayar biaya pengelolaan pasar secara non-tunai atau melalui Sistem Manajemen Kas (CMS). Klaim ini menjadi dasar perdebatan mengenai kondisi sebenarnya dari pasar tradisional di Jakarta.

Sumber: AntaraNews