Budi Waseso sebut dampak laporan gubernur Gorontalo dirinya dimutasi

"Pertanggungjawaban hukum itu harus," kata dia.

2015-03-20 13:41:19

Budi Waseso

Kabareskim Polri Komjen Pol Budi Waseso pernah dilaporkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ke Kemenkum HAM dan Kapolri melakukan pelanggaran kode etik. Hal itu karena dirinya diduga mendukung salah satu calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo dan kerap mangkir dalam rapat musyawarah dengan sejumlah pimpinan kepala daerah Gorontalo.

Komjen Pol Budi Waseso mengungkapkan akibat laporan itu dirinya dimutasi ke Lembaga Pendidikan Polri. Padahal waktu itu dirinya sedang menjabat sebagai Kapolda Gorontalo.

"Salah satu dampaknya itu (dimutasi ke Lembaga Pendidikan Polri)," kata Budi Waseso saat disinggung dampak laporan yang dilakukan Rusli 2013 silam di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jumat (20/3),

Budi Waseso menyatakan dirinya telah memaafkan tudingan yang menimpanya tersebut. Tetapi, menurutnya proses hukum atas kasus itu harus tetap berjalan.

"Sudah saya maafkan. Tapi tidak mencabut laporan," ujar dia.

Dia juga berkilah kasus yang telah memasuki P-21 ini akibat intervensinya setelah menjabat Kabareskrim menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kasus yang pekan depan memasuki persidangan tersebut karena penyidik Polda Gorontalo telah meminta keterangan sejumlah saksi dan menemukan alat bukti akibat perbuatan Rusli.

"Pertanggungjawaban hukum itu harus. Sehingga buat pembelajaran untuk penegakan hukum setiap orang. Apalagi pejabat harus bertanggung jawab," terang dia.

Lebih jauh, dia mengaku siap bersaksi pada persidangan perdana yang di digelar di Pengadilan Negeri Gorontalo pekan depan. Menurut dia, kapasitas kehadiran dirinya adalah sebagai saksi korban.

"Saya siap bersaksi," kata Budi.

Seperti diketahui, Budi Waseso yang kini menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri telah melaporkan kasus pencemaran nama baiknya ke Polda Gorontalo pada 2013.

Laporan itu dilakukan setelah ia mengetahui bahwa Rusli melaporkan kinerjanya kepada Kemenkum HAM dan Kapolri. Beberapa hal yang dilaporkan tersebut di antaranya mengenai keberpihakan Budi kepada salah satu calon dalam pemilihan gubernur dan wali kota di Gorontalo.

(mdk/efd)